DJBC Tekankan DBH Cukai Rokok Harus Dialokasikan untuk 3 Bidang Ini

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) turut mendorong optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di daerah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar mengatakan pemanfaatan DBH CHT harus dilakukan berdasarkan PMK 215/2021. Menurutnya, manfaat DBH CHT tersebut harus kembali dirasakan oleh masyarakat.

"Kami ingin menekankan bahwa DBH CHT yang berasal dari masyarakat harus kembali kepada masyarakat," katanya, dikutip pada Rabu (22/11/2023).

Encep menuturkan PMK 215/2021 mengatur alokasi DBH CHT terbagi dalam beberapa bidang, antara lain kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Porsi terbesar alokasi DBH CHT ini diberikan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%.

Dari porsi 50% tersebut, 20% dipakai untuk meningkatkan kualitas bahan baku hingga pembinaan industri. Lalu, 30% sisanya untuk pemberian bantuan. Sementara itu, alokasi DBH CHT untuk kesehatan ditetapkan sebesar 40%, dan penegakan hukum 10%.

Dia menjelaskan unit vertikal DJBC telah bekerja sama dengan pemda untuk mengoptimalkan DBH CHT. Salah satunya ialah DJBC ikut berpartisipasi dalam pemberian keterampilan kerja kepada buruh linting serta berkolaborasi memberantas rokok ilegal.

"Semoga beragam upaya Bea Cukai dalam pemanfaatan DBH CHT ini dapat memberikan dampak yang baik yang optimal kepada masyarakat," ujarnya.

Melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), kini telah diatur alokasi DBH CHT naik dari 2% menjadi 3%. (rig)