BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: thesaxon.org)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan cukai etil alkohol pada semester I/2022 sekitar Rp60 miliar atau 40,45% dari target Rp136,9 miliar.
Laporan APBN Kita edisi Juli 2023 menyatakan realisasi cukai etil alkohol tersebut mengalami kontraksi sebesar 14,21% secara tahunan. Tren kontraksi penerimaan ini menunjukkan kinerja etil alkohol makin mendekati pola normal sejalan dengan berakhirnya pandemi Covid-19.
"Dilihat dari nilai penerimaannya, sebenarnya kinerja cukai EA masih berada pada pola normal," bunyi laporan tersebut, dikutip pada Senin (31/7/2023).
Kinerja penerimaan cukai etil alkohol sempat mengalami lonjakan ketika Covid-19 mulai meluas pada 2020. Kondisi ini disebabkan etil alkohol yang menjadi bahan baku atau bahan penolong hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik.
Pada 2020, penerimaan cukai etil alkohol mencapai Rp240 miliar atau tumbuh 97,33%. Pada saat itu, realisasi ini setara 156,3% dari target sekitar Rp150 miliar.
Sejak 17 Maret 2020, pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran nomor SE-04/BC/2020.
Fasilitas tersebut dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau tempat penyimpanan etil alkohol berdasarkan pemesanan dari instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19.
Pada tahun berikutnya, penerimaan cukai etil alkohol mulai turun. Sepanjang 2021, realisasi cukai etil alkohol sekitar Rp110 miliar atau turun 53,11%.
Sedangkan pada 2022, penerimaan etil alkohol kembali naik menjadi Rp127,41 miliar atau tumbuh 12,37%. Meski demikian, realisasi ini hanya 98,38% dari target sekitar Rp130 miliar.
Kemenkeu menilai tren penerimaan etil alkohol ini sudah mirip dengan situasi sebelum pandemi Covid-19. Pada 2017-2019, rata-rata penerimaan etil alkohol senilai Rp11,4 miliar per bulan.
"Kinerja penerimaan EA turun karena sebagian besar diberikan fasilitas tidak dipungut atau pembebasan untuk keperluan medis atau bahan baku barang yang tidak dikenai cukai," bunyi laporan APBN Kita. (sap)
