BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjelaskan mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penetapan keasalan barang sebelum impor (PKBSI).
DJBC menyatakan PKBSI menjadi bagian dari implementasi WTO Trade Facilitation Agreement (FTA) terkait advance ruling on origin yang berlaku pada 2017. Inisiasi penerapan dalam sistem kepabeanan Indonesia untuk mendukung fasilitasi perdagangan juga sudah dimulai sejak 2020, yang kemudian disusul dengan penerbitan PMK 7/2022.
"PKBSI ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan atas pengeluaran barang impor dengan mempercepat penelitian keasalan barang sesuai praktik kepabeanan internasional," bunyi keterangan foto yang diunggah akun Instagram @beacukairi, dikutip pada Rabu (26/4/2023).
PMK 7/2022 mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penetapan keasalan barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. Dalam pelaksanaannya, DJBC menyediakan CEISA PKBSI untuk mengakomodasi pemrosesan permohonan secara elektronik.
Pemohon harus mengajukan permohonan PKBSI untuk mendapatkan penetapan keasalan barang kepada DJBC melalui sistem aplikasi. Apabila terdapat gangguan, permohonan dapat diajukan secara tertulis.
Permohonan PKBSI tersebut harus memenuhi ketentuan yakni pemohon memiliki nomor identitas kepabeanan, serta tidak sedang mengajukan pemberitahuan pabean impor atas barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barangnya.
Kemudian, barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barang tidak sedang dalam pengajuan atau proses keberatan atau banding dan tidak sedang dalam proses penelitian ulang atau audit kepabeanan. Selain itu, barang yang akan diimpor merupakan objek transaksi jual beli oleh pemohon.
Pemohon PKBSI meliputi importir; eksportir; penyelenggara/pengusaha tempat penimbunan berikat; penyelenggara/pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB); badan usaha/pelaku usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); pengusaha di kawasan bebas; perwakilan dari pemohon; atau pihak lain yang memenuhi ketentuan.
Permohonan tersebut disampaikan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan adanya transaksi jual beli, serta dokumen yang berkaitan dengan identifikasi keasalan barang dan data teknis yang telah disahkan oleh eksportir dengan menyesuaikan kriteria asal barang yang akan digunakan.
DJBC kemudian akan melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon. Dalam hal formal belum lengkap, DJBC dapat menyampaikan permintaan tambahan data, baik secara tertulis maupun lisan.
Terhadap permintaan tambahan data atau dokumen, pemohon harus menyerahkannya paling lama 5 hari kerja dan/atau secara lisan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan dari DJBC.
Penerbitan PKBSI bagi operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator/AEO) dan mitra utama (Mita) kepabeanan dilakukan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap. Sementara bagi pemohon lainnya, penerbitan PKBSI dilakukan paling lama 40 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap.
"Mari optimalkan pemanfaatan fasilitas PKBSI ini untuk mendukung percepatan pengeluaran barang impor serta meningkatkan pelayanan kepabeanan Indonesia sesuai dengan praktik kepabeanan internasional," bunyi pamflet yang diunggah DJBC. (sap)
