Mau Periksa Orang Kaya, Negara Ini Tanam Rp2,8 Triliun untuk Sistem IT

PRETORIA, DDTCNews - Pemerintah Afrika Selatan menganggarkan dana sebesar ZAR3 miliar atau kurang lebih sebesar Rp2,85 triliun untuk mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) milik otoritas pajak, South African Revenue Service (SARS).

Tak hanya mengembangkan sistem IT, dana tersebut juga digunakan untuk mengembangkan unit audit pajak pada SARS sekaligus meningkatkan kapabilitas pegawai pajak dalam memeriksa wajib pajak dan mencegah penghindaran pajak.

"Untuk beberapa tahun anggaran ke depan, SARS akan mendirikan unit khusus yang bertugas menjaga kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kekayaannya," ujar Menteri Keuangan Afrika Selatan Tito Mboweni, seperti dikutip Jumat (26/2/2021).

Dari sisi IT, teknologi yang dikembangkan juga akan digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi struktur pajak orang kaya melalui machine learning.

Komisioner SARS Edward Kieswetter mengatakan ke depan SARS akan makin berfokus memeriksa praktik ketidakpatuhan wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum perpajakan secara agresif.

Wajib pajak yang ditengarai memanfaatkan celah hukum perpajakan secara agresif antara lain wajib pajak korporasi yang mengklaim kerugian secara agresif.

Kemudian wajib pajak yang menyalahgunakan skema transfer pricing untuk mengurangi pajak terutang, dan orang kaya yang dengan sengaja menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri guna menyembunyikan hartanya.

"Dana yang diterima SARS akan digunakan untuk meningkatkan kapabilitas pengumpulan data, memperluas pemanfaatan data melalui machine learning, sekaligus mempermudah wajib pajak dalam berinteraksi dengan SARS," ujar Kieswetter seperti dilansir businesstech.co.za.

Investasi sistem IT oleh pemerintah kepada SARS ini pun disambut baik oleh stakeholder di negara tersebut, Legal Manager Tax Consulting South Africa berharap ke depan SARS bisa makin mampu menindak peredaran minuman keras dan rokok ilegal.

"Bisa dibilang upaya berkelanjutan untuk memperkuat SARS dalam mengidentifikasi penghindaran pajak adalah program terbesar pada tahun anggaran ke depan," ujar Lobban.

Managing Director Deloitte Africa Tax and Legal Business, Delia Ndlovu, mengapresiasi langkah pemerintah yang lebih memilih memperkuat kapabilitas SARS daripada meningkatkan tarif pajak. (Bsi)