BERITA TERKINI
CAPE TOWN, DDTCNews - Tax Justice Network Africa (TJNA) menyerukan reformasi pajak yang lebih berani dan progresif.
Hal itu disampaikan TJNA dalam Kongres Jaringan Riset Pajak Afrika ke-10 di Cape Town, Afrika Selatan. Reformasi pajak dibutuhkan untuk meningkatkan anggaran kesehatan di seluruh benua, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata.
"Ruang fiskal Afrika perlu diperluas dan diarahkan untuk memperkuat cakupan kesehatan universal dan sistem kesehatan masyarakat," bunyi keterangan resmi TJNA, dikutip pada Sabtu (8/11/2025).
Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif TJNA Chenai Mukumba merefleksikan 1 dekade reformasi perpajakan dan perkembangan peran Afrika dalam tata kelola global. Meskipun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan benua ini, multilateralisme tetap menjadi platform paling efektif bagi negara-negara Afrika untuk memengaruhi keputusan perpajakan internasional.
Menurutnya, negara-negara Afrika akan terus berjuang melalui jalur negosiasi untuk mendorong prioritasnya.
"Tantangannya sekarang adalah memastikan suara kita membentuk dekade berikutnya dalam tata kelola pajak global," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif African Tax Administration Forum (ATAF) Mary Baine menilai negara-negara Afrika dapat bekerja sama untuk memperkuat sistem pajak masing-masing. Dia juga menyoroti pentingnya basis pengetahuan yang kuat dan tepercaya untuk membentuk prospek perpajakan Afrika.
Menurutnya, riset yang kuat akan mengarahkan pilihan soal kebijakan perpajakan yang akan ditempuh. "Bersama-sama, kita memperkuat kemampuan Afrika untuk menentukan masa depan fiskalnya," ucapnya.
Kongres Jaringan Riset Pajak Afrika dilaksanakan di tengah tekanan kesehatan dan fiskal yang semakin meningkat. Situasi tersebut memberikan momentum baru untuk melakukan reformasi pajak secara berani yang menempatkan masyarakat sebagai pusat masa depan fiskal Afrika.
Para peserta juga menyepakati langkah-langkah yang perlu diambil ke depan, yakni memanfaatkan instrumen pajak yang inovatif, meningkatkan tata kelola, dan menyelaraskan kebijakan pajak dengan tujuan kesehatan dan kesetaraan. (dik)
