Tagihan Listrik Bisa Lebih Murah, Negara Tetangga Bakal Hapus PPN Ini

MANILA, DDTCNews - Biro Pendapatan Dalam Negeri (Bureau of Internal Revenue/BIR) Filipina sedang menyiapkan regulasi untuk menghapus pengenaan PPN atas biaya electricity system loss atau kehilangan daya dalam proses penyaluran listrik.

Komisioner BIR Charlito Martin R. Mendoza menjelaskan langkah tersebut diambil setelah regulator energi Filipina mengklasifikasikan biaya system loss sebagai biaya terusan yang diwajibkan oleh pemerintah (government-mandated passthrough cost).

"Menghapus PPN atas biaya tersebut berarti jumlah yang dibebankan kepada konsumen listrik menjadi lebih rendah," katanya, dikutip pada Minggu (13/9/2026).

Ketika penghapusan PPN atas system loss listrik diterapkan, Mendoza meyakini nilai tagihan akhir yang harus dibayar konsumen akan berkurang. Dengan demikian, tarif tagihan listrik bulanan menjadi lebih murah.

Kemudian, BIR akan menerbitkan surat edaran dalam 15 hari setelah Energy Regulatory Commission Resolution No. 26/2026 dipublikasikan pada 28 Agustus 2026.

"Kami sedang bersiap menerbitkan aturan BIR. Setelah periode yang disyaratkan berlalu, kami dapat segera menerapkan penghapusan PPN dan meneruskan manfaatnya kepada para konsumen," ujar Mendoza.

Energy Regulatory Commission Resolution No. 26/2026 mengategorikan system loss listrik sebagai biaya terusan yang diwajibkan oleh pemerintah. Adapun biaya terusan ialah biaya yang dipungut dari konsumen dan kemudian diteruskan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Dengan klasifikasi tersebut, biaya system loss diperlakukan sebagai biaya yang diteruskan kepada pihak yang berhak, bukan sebagai biaya yang secara langsung dikonsumsi oleh konsumen.

Mendoza menambahkan langkah untuk menghapus PPN atas system loss listrik merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Arahan tersebut diberikan dalam rangka memperjelas dan meninjau kembali ketentuan perpajakan demi meringankan beban masyarakat.

Pemerintah Filipina memperkirakan penghapusan PPN tersebut berpotensi kehilangan mengurangi penerimaan negara sekitar PHP10 miliar per tahun atau sekitar Rp2,8 triliun. (rig)