BERITA TERKINI
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam memutuskan untuk kembali perpanjangan periode penghapusan pajak atas bahan bakar minyak (BBM).
Penghapusan pajak atas BBM ini diberikan hingga 30 September 2026, dari yang semestinya berakhir pada 30 Juni 2026. Perpanjangan periode penghapusan pajak atas BBM bertujuan menstabilkan harga serta meredam inflasi di tengah volatilitas energi global.
"Pemerintah memperpanjang pembebasan pajak lingkungan, PPN, dan tarif bea masuk MFN atas produk minyak bumi, bahan baku produksi bahan bakar, dan bahan bakar penerbangan selama 3 bulan tambahan," bunyi pernyataan pemerintah, dikutip pada Sabtu (4/7/2026).
Di Vietnam, pajak memiliki kontribusi besar dalam penetapan harga bahan bakar, dengan PPN rata-rata 7,4%, pajak lingkungan 2,7%-6%, dan cukai sekitar 6,7%. Penghapusan pajak lingkungan dan PPN bakal berpengaruh terhadap stabilisasi harga BBM di negara tersebut.
Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kembali pajak konsumsi khusus untuk bensin mulai 1 Juli. Tarif pajak ini dikenakan sebesar 10% diterapkan pada bensin, 8% pada bahan bakar nabati E5, dan 7% untuk bahan bakar nabati E10.
Dengan perpanjangan keringanan pajak tersebut, harga bensin E5 dan E10 diperkirakan akan naik sekitar 7%-8%, sementara harga solar secara umum tidak akan berubah.
Sementara itu, secara keseluruhan, harga bahan bakar akan meningkat rata-rata sekitar 5%, yang akan menambah perkiraan 0,11 poin persentase pada inflasi, jauh lebih rendah daripada skenario jika semua pajak dikenakan.
Dilansir vietnamnews.vn, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memperkirakan perpanjangan periode insentif pajak akan mengurangi penerimaan negara sekitar VND15,4 triliun atau Rp10,52 triliun selama kuartal III/2026.
Penghapusan pajak menjadi salah satu kebijakan yang diambil Vietnam di tengah ketegangan di Selat Hormuz, yang digambarkan sebagai titik hambatan energi terbesar di dunia. Perang di Timur Tengah telah mengganggu aliran minyak global sehingga mengancam pasokan bahan bakar Vietnam.
Perdana menteri memiliki kewenangan untuk menerapkan pengurangan pajak atas bensin, solar, dan avtur jika diperlukan demi kepentingan nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban rumah tangga dan membantu perusahaan mempertahankan produksi dan perdagangan.
Penghapusan pajak atas BBM termasuk langkah fiskal khusus dalam keadaan luar biasa untuk menjaga stabilitas perekonomian. (dik)
