PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepatuhan Rendah, Pemprov Catat 600.000 Kendaraan Masih Nunggak Pajak

Aurora K. M. Simanjuntak
Minggu, 10 Mei 2026 | 10.30 WIB
Kepatuhan Rendah, Pemprov Catat 600.000 Kendaraan Masih Nunggak Pajak
<p>Ilustrasi.</p>

KENDARI, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara melaporkan dari 900.000 unit kendaraan, sekitar 600.000 unit kendaraan masih menunggak pajak ke kas daerah.

Plt Kepala Bapenda Sulawesi Tenggara La Ode Mahbub mengatakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak otomatis akan memengaruhi kinerja penerimaan pajak daerah.

"Tingkat kepatuhan kita baru sekitar 34%. Artinya, masih ada sekitar 64% atau kurang lebih 600.000 kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya," katanya, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

La Ode menuturkan ada sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh Bapenda guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Salah satu caranya ialah dengan melaksanakan sosialisasi secara masif dan mendatangi wajib pajak.

Bapenda bekerja sama dengan Samsat provinsi yang tersebar di 17 kabupaten/kota untuk menjalankan program tersebut. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor diklaim bakal terdongkrak jika wajib pajak memenuhi kepatuhannya dengan benar dan baik.

"Kami melakukan sosialisasi langsung ke daerah-daerah, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan itu kembali untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik," tutur La Ode.

Dia juga menyampaikan upaya peningkatan kepatuhan pajak sejalan dengan arah pemerintah pusat yang mendorong daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal masing-masing. Terlebih, suntikan dana transfer ke daerah (TKD) juga akan menyusut pada tahun ini.

La Ode menilai jika kesadaran sekaligus kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak meningkat maka kapasitas fiskal daerah pun akan menguat. Harapannya, penerimaan daerah yang kuat mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

"Dalam kondisi efisiensi anggaran 2025-2026, kami diarahkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Fokusnya pada intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi dalam pengelolaan pajak," jujur La Ode seperti dilansir kendaripos.fajar.co.id. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Eduard Koekerits
baru saja
Wajar kalau kita bandingkan dengan negara tetangga jauh lebih murah bayar pajak kendaraan padahal mereka penghasilan nya jauh lebih besar dari kita sementara kita yang berpenghasilan pas Pasan harus bayar lebih besar pajak nya irih lihat nya
user-comment-photo-profile
ronald hetaria
baru saja
Disini bukan masalah kepatuhan, tapi pemerintah seolah olah cuma mentingin urusan mereka ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€masyarakat sengaja dibuat miskin biar kebijakan pemerintah diikutin. Maaf nanya hasil bumi dikemanakan???emang kita nggak punya kerjaan dibantu pemerintah??? Nggak ada pekik๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€