Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Beleid Baru Bendahara Pemerintah dan Pembebasan PPN, Unduh di Sini

A+
A-
0
A+
A-
0
Beleid Baru Bendahara Pemerintah dan Pembebasan PPN, Unduh di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 No.03 Februari 2020 bertajuk ‘The Revocation of Treasurer’s Taxpayer Identification Number and VAT Policy on Textbooks

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak mengeluarkan beleid yang mengatur tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pemerintah dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) atas Bendahara Penerimaan.

Otoritas pajak juga mengeluarkan beleid yang memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

Selain itu, Ditjen Pajak juga menerbitkan beleid yang mengatur tentang pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama dan klasifikasi kualitas piutang pajak.

Baca Juga: Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan

DDTC Newsletter Vol.03 No.03 Februari 2020 bertajuk ‘The Revocation of Treasurer’s Taxpayer Identification Number and VAT Policy on Textbooks’ merangkum beberapa aturan yang dipublikasikan selama dua pekan terakhir tersebut.

Penghapusan NPWP Bendaharawan Pemerintah
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.231/PMK.03/2019 Ditjen Pajak menyatakan akan menghapus NPWP bendahara pengeluaran, penerimaan, dan desa serta mencabut PKP bendahara penerimaan.

Sebagai gantinya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru atas nama instansi dan melakukan pengukuhan PKP bendahara penerimaan secara jabatan untuk seluruh instansi.

Baca Juga: Mau Melamar Kerja Butuh NPWP? Ini Kata Kring Pajak DJP

Penghapusan NPWP dan pencabutan PKP ini dilakukan setelah PMK No.231/PMK.03/2019 resmi berlaku yaitu 1 April 2020.

Pembebasan PPN atas Impor Buku Pelajaran Umum
Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan PPN atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Pembebasan ini diberikan pada orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang melakukan penyerahan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020 yang berlaku mulai 10 Januari 2020.

Baca Juga: Penyalur Kredit Bisa Konfirmasi NPWP UMKM Penerima Subsidi Bunga

Penegasan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Yang Tidak Sama
Ditjen Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2020 tentang pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama.

DJP merilis SE ini lantaran terdapat ketidakseragaman perlakuan sehingga perlu dirilis SE untuk memberikan penegasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak
Melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2020, otoritas pajak mewajibkan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menilai kualitas piutang pajak.

Baca Juga: Baru Terbit! Petunjuk Teknis Pemberian NPWP Secara Jabatan Kepada UMKM

Sebab, ketentuan mengenai penggolongan kualitas piutang pajak dan nilai piutang pajak di neraca saat ini belum mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Untuk itu ketentuan mengenai penggolongan kualitas piutang pajak perlu diubah. Secara lebih rinci, kualitas piutang pajak itu diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. (rig)

Baca Juga: Pemangkasan Tarif PPh Badan dan Dobel Diskon Pajak Terpopuler
Topik : ddtc newsletter, peraturan pajak, pembebasan ppn, npwp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Mei 2020 | 21:15 WIB
KEP-237/2020
Jum'at, 15 Mei 2020 | 14:50 WIB
DDTC NEWSLETTER
Senin, 04 Mei 2020 | 09:23 WIB
DDTC NEWSLETTER
Rabu, 29 April 2020 | 16:40 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:05 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:45 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:29 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:10 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:41 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:36 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:14 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 09 Juli 2020 | 12:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK