Review
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Kinerja Penanganan Pencucian Uang Bidang Pajak 2016-2020

A+
A-
2
A+
A-
2
Begini Kinerja Penanganan Pencucian Uang Bidang Pajak 2016-2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut upaya penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di bidang pajak telah berjalan sejak 2016.

Sri Mulyani mengatakan pengungkapan kasus TPPU di bidang pajak menjadi salah satu upaya pemerintah menyelamatkan potensi kerugian negara. Sepanjang 2016-2020, tercatat ada 16 kasus TPPU bidang pajak, termasuk 8 kasus yang proses penyidikannya telah lengkap atau P21.

"Lima di antaranya telah diputus bersalah oleh majelis hakim," katanya dalam pertemuan tahunan PPATK, Kamis (14/12/2021).

Baca Juga: Berkawan dengan Dirjen WTO, Sri Mulyani Siap Bantu Mendag

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga menyita aset pada kasus TPPU di bidang pajak. Penyitaan aset pada 2016 mencapai Rp38,1 miliar dari 6 kasus, sedangkan pada 2019 senilai Rp5,3 miliar dari 2 kasus, dan pada 2020 senilai Rp8,9 miliar dari 4 kasus.

Menurutnya, Kementerian Keuangan terus berupaya memperkuat sinergi melalui satgas dengan aparat penegak hukum demi menindak semua TPPU bidang pajak. Sinergi itu terdiri atas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, Bareskrim polri, serta tentu saja Ditjen Pajak (DJP).

Dari sisi internal, Sri Mulyani menyebut Kemenkeu berupaya meningkat kompetensi penyidik. Kasus dugaan TPPU bidang pajak yang diselidiki juga terus meningkat, sekitar 4 atau 5 kali lebih banyak pada 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Ditanya Pengusaha Soal Aturan NIK di Faktur Pajak, Ini Kata Menkeu

Proses penyidikan TPPU bidang pajak itu sebelumnya hanya dikerjakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di wilayah Jakarta. Namun kini, PPNS di Kanwil DJP Jawa Barat dan Jawa Tengah turut menjalankan prosedur serupa.

"Hasil Satgas-nya adalah 2 sprindik [surat perintah penyidikan] tahun 2019 dengan nominal sitaan Rp21,8 miliar dan 1 sprindik tahun 2020," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan pemerintah akan terus berupaya menindak semua TPPU di bidang pajak. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), tetapi akan segera menjalani evaluasi agar bisa naik tingkat dari observer menjadi anggota.

Baca Juga: Sri Mulyani: LPI Bisa Bantu Kurangi Utang Pemerintah

Jika diterima sebagai anggota FATF, Indonesia akan bisa menerapkan upaya pencegahan cuci uang dan pendanaan terorisme secara internasional. Namun jika gagal, Indonesia bisa dianggap sebagai negara dengan risiko tinggi terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. (Bsi)

Topik : pencucian uang bidang pajak, sri mulyani, penggelapan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 23 Februari 2021 | 17:15 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Selasa, 23 Februari 2021 | 16:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:45 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:20 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 05 Maret 2021 | 18:03 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:08 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 16:20 WIB
PER-03/PJ/2021
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:30 WIB
AUSTRALIA
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN ASAHAN