BERITA TERKINI
BEIJING, DDTCNews - Otoritas pajak China menyiapkan operasi gabungan khusus untuk mengintensifkan penindakan terhadap kejahatan terkait pajak pada tahun ini.
Operasi gabungan tersebut berfokus pada kelompok wajib pajak berisiko tinggi, termasuk selebriti, livestreamer, dan influencer. Selain itu, operasi juga membidik sektor yang berisiko tinggi seperti estetika medis dan perhiasan.
"Otoritas pajak akan mempertahankan sikap tegas terhadap pelanggaran pajak oleh individu berisiko tinggi serta menindak praktik ilegal oleh tax intermediary," kata inspektur kelas satu pada otoritas pajak Yu Haichun, dikutip pada Rabu (8/4/2026).
Operasi gabungan untuk penindakan pajak ini akan melibatkan 8 instansi pemerintah. Melalui kolaborasi tersebut, semua instansi akan bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi penyidikan pajak serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pajak.
Operasi gabungan menargetkan aktivitas ilegal seperti praktik pembuatan faktur palsu, penghindaran pajak oleh selebriti dan influencer, serta pelanggaran pajak di sektor estetika medis dan perhiasan.
Sebagai informasi, otoritas pajak berupaya memperkuat pengawasan dan pemeriksaan pajak secara signifikan sejak 2025, dengan fokus pada industri berisiko tinggi.
Pada 2025, otoritas menyelidiki 4.223 individu berisiko tinggi yang terlibat dalam transfer saham, hiburan, dan live streaming. Dari penyelidikan ini, penerimaan negara yang dapat dipulihkan mencapai CNY7,1 miliar atau sekitar Rp17,6 triliun dalam bentuk pajak dan denda.
Upaya peningkatan kepatuhan kepada wajib pajak badan juga membuahkan hasil positif pada 2025. Otoritas telah menyelidiki 5.006 perusahaan pengolahan minyak, termasuk SPBU, serta berhasil memulihkan penerimaan negara CHY7,5 miliar atau Rp18,5 triliun.
Kemudian, otoritas menyelidiki 4.865 wajib pajak badan karena secara mengklaim atau menikmati insentif pajak secara ilegal, serta berhasil memulihkan penerimaan negara CHY19 miliar atau Rp47,1 triliun.
Selain itu, penyelidikan dilakukan terhadap 76.000 perusahaan yang dicurigai melakukan pemalsuan faktur dan penipuan pajak. Otoritas menemukan ada 3,32 miliar faktur PPN palsu dan akhirnya memulihkan penerimaan negara senilai CHY10 miliar atau Rp24,8 triliun.
"Semua upaya ini bertujuan menumbuhkan lingkungan bisnis yang adil dan mendukung pengembangan industri yang terstandarisasi, sehat, dan berkelanjutan," ujar Yu dilansir chinadaily.com.cn. (dik)
