Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Asyik, Bantuan Rp1,2 Juta untuk PKL dan Warung Mulai Disalurkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Asyik, Bantuan Rp1,2 Juta untuk PKL dan Warung Mulai Disalurkan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai melakukan uji coba penyaluran bantuan uang tunai untuk pedagang kaki lima (PKL), warung, dan warteg seiring dengan diperpanjangnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan uji coba penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara. Nanti, penyaluran akan diperluas kepada PKL dan warung yang terdampak pandemi dan berada di wilayah PPKM level 4.

"Diharapkan ini menjadi bantalan bahwa mereka yang terkena mendapat bantuan untuk modal hidup dan modal kerja untuk usaha masing-masing," katanya, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Airlangga menuturkan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk memberikan bantuan tersebut. Bantuan senilai Rp1,2 juta akan diberikan kepada 1 juta PKL dan pengusaha warung yang terdampak kebijakan PPKM.

Nominal bantuan tersebut juga sama dengan program bantuan produktif ultramikro (BPUM) yang disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah akan menyalurkan bantuan tersebut melalui TNI dan Polri. Nanti, TNI dan Polri masing-masing akan menyalurkan 500.000 paket bantuan senilai Rp600 miliar.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Menurutnya, pemerintah memberikan kewenangan kepada TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan karena kedua institusi tersebut juga bertugas menertibkan penerapan protokol kesehatan selama PPKM.

"Sehingga tugas yang dilakukan TNI/Polri di lapangan bisa dipahami masyarakat. Karena kami meminta warungnya harus tutup atau pindah makanya diberikan bantuan," ujarnya.

Sri Mulyani mengaku senang lantaran Polri telah menyiapkan sistem untuk meyakinkan publik jika penyaluran bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan adil. Untuk setiap calon penerima, Polri akan mendata dan memfoto untuk memastikan mereka belum menerima BPUM.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Semua data penerima dan bukti terima bantuan kemudian disimpan dalam sistem komputer untuk memastikan akuntabilitasnya. (rig)

Topik : menko perekonomian airlangga hartarto, PKL, PPKM, warung, bantuan sosial, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Untuk Perkuat Basis Data

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

Minggu, 05 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

Minggu, 05 Desember 2021 | 06:00 WIB
PAJAK KARBON

Batas Emisi Pajak Karbon PLTU Masih Digodok, Ini Kata Kementerian ESDM

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim