Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apindo Usulkan Threshold PKP Diturunkan Bertahap

A+
A-
1
A+
A-
1
Apindo Usulkan Threshold PKP Diturunkan Bertahap

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang masih terdapat opsi lain yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak ketimbang menaikkan tarif PPN.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama mengatakan pemerintah sebaiknya dapat melanjutkan ekstensifikasi, meninjau ulang ambang batas (threshold) Pengusaha Kena Pajak (PKP), memperluas objek PPN, dan lain sebagainya.

"Pemerintah bisa melakukan ekstensifikasi dibarengi dengan penerapan final PPN untuk sektor tertentu," katanya, Kamis (6/5/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Komitmen Bahas RUU KUP Secara Transparan

Menurut Siddhi, ambang batas PKP saat ini senilai Rp4,8 miliar bisa ditinjau ulang dan diturunkan secara bertahap mengingat ambang batas PKP yang berlaku Indonesia tersebut termasuk tinggi bila dibandingkan dengan negara lain.

Selanjutnya, ia juga mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan objek PPN dengan mengurangi jenis Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

“Kenaikan tarif PPN di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini bukanlah langkah yang tepat. Insentif fiskal yang sudah pernah diberikan pemerintah seakan-akan harus ditebus dengan menaikkan tarif PPN," tuturnya.

Baca Juga: PMK Baru! Ini Cakupan Pengambilalihan Usaha yang Bisa Tidak Kena Pajak

Siddhi menambahkan pemerintah juga bisa meringankan beban anggaran atau defisit anggaran dengan menunda kegiatan dan investasi yang sifatnya tidak urgensi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan kenaikan tarif PPN merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Nanti, rencana kenaikan tarif PPN akan disampaikan kepada DPR bersamaan dengan penyampaian revisi UU KUP. (rig)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Industri Pengolahan Tumbuh 5,31%
Topik : apindo, kebijakan pajak, threshold PKP, tarif PPN, penerimaan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:30 WIB
UTANG PEMERINTAH
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:02 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 18:34 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 21 Juni 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PPh