SE-05/PJ/2022

Apa yang Membuat DJP Menerbitkan Surat Imbauan? Begini Aturannya

Muhamad Wildan | Kamis, 09 November 2023 | 17:00 WIB
Apa yang Membuat DJP Menerbitkan Surat Imbauan? Begini Aturannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bakal menerbitkan surat imbauan kepada wajib pajak bila hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpatuhan formal oleh wajib pajak dimaksud.

Surat imbauan diterbitkan setelah penelitian kepatuhan formal yang menghasilkan daftar nominatif wajib pajak yang diterbitkan surat imbauan.

"Surat imbauan ... disampaikan kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja sejak diterbitkan," bunyi Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, dikutip Kamis (9/11/2023).

Baca Juga:
Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Melalui surat imbauan, PP dapat mengimbau pelaku usaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Surat imbauan ini akan dikirimkan kepada wajib pajak diproyeksikan memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar atau wajib pajak diketahui memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar tetapi belum melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Selanjutnya, surat imbauan juga dapat diterbitkan dalam rangka mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban angsuran pajak tahun berjalan.

Contohnya, surat imbauan dapat diterbitkan dalam rangka mengimbau wajib pajak untuk membayar angsuran pajak tahun berjalan yang belum dipenuhi sampai jatuh tempo, mengimbau wajib pajak untuk membayar kekurangan angsuran, atau mengimbau wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran angsuran pajak tahun berjalan karena kegiatan usaha diproyeksikan mengalami peningkatan.

Baca Juga:
Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Kemudian, surat imbauan juga dapat diterbitkan dalam rangka mengimbau wajib pajak untuk membetulkan laporan pajak akibat adanya kesalahan penulisan atau akibat adanya kesalahan dalam melampirkan dokumen.

Terakhir, KPP dapat menerbitkan surat imbauan lainnya untuk memenuhi kewajiban ataupun ketentuan formal perpajakan lainnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Kamis, 18 April 2024 | 11:23 WIB PMK 186/2021

Hambat Pemeriksaan, Izin Akuntan Publik atau KAP Bisa Dibekukan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak