Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu PIBK dalam Impor Barang Kiriman?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu PIBK dalam Impor Barang Kiriman?

IMPOR merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, termasuk di antaranya memasukkan barang melalui mekanisme barang kiriman.

Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, baik penyelenggara pos yang ditunjuk maupun perusahaan jasa titipan (PJT). Sederhananya, barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi.

Selayaknya barang lain yang masuk ke dalam daerah pabean, penerima barang kiriman juga harus memenuhi kewajiban pabean. Kewajiban tersebut di antaranya adalah menyampaikan pemberitahuan impor barang khusus (PIBK). Lantas, apa itu PIBK?

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019, Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos.

Penyelenggara pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos. Penyelenggara pos ini menjadi pihak yang menyediakan jasa impor barang kiriman. Terdapat dua jenis penyelenggara pos yang dapat melakukan impor barang kiriman, yaitu penyelenggara pos yang ditunjuk atau perusahaan jasa titipan (PJT).

Penyelenggara pos yang ditunjuk ialah penyelenggara pos yang ditugaskan pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union) (Pasal 1 angka 8 PMK 199/2019).

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sementara itu, PJT merupakan penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pos (Pasal 1 angka 9 PMK 199/2019).

Sebagai pihak yang dipercayakan untuk mengurus impor barang kiriman, penyelenggara pos harus memberitahukan kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi penerima barang. Kewajiban pabean itu termasuk di antaranya menyampaikan PIBK ke kantor pabean.

Penerima barang harus menyampaikan PIBK ke kantor pabean apabila bukan merupakan badan usaha dan barang kirimannya memiliki nilai pabean lebih dari free on board (FOB) US$1.500,00.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Selain itu, penerima barang yang bukan merupakan badan usaha dan mengimpor barang kiriman menggunakan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk juga harus menyerahkan PIBK.

Hal ini berarti, barang kiriman yang harus diselesaikan dengan menggunakan PIBK ialah barang kiriman dengan penerima orang pribadi dan nilai pabean di atas FOB USD1.500 atau menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk.

PIBK atas barang kiriman dibuat penerima barang atau kuasanya (penyelenggara pos) berdasarkan dokumen pelengkap dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang seharusnya dibayar.

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Pejabat Bea dan Cukai selanjutnya melakukan penelitian tarif dan nilai pabean atas PIBK yang telah disampaikan. Jika berdasarkan hasil penelitian ditemukan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI maka akan diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, PIBK, impor, barang kiriman

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T