Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Apa Itu Impor Sementara?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Impor Sementara?

INDONESIA kembali dipercaya untuk menggelar ajang balap internasional. Setelah World Super Bike dan MotoGP Mandalika Indonesia, pecinta otomotif kembali akan disuguhkan panasnya atmosfer adu kecepatan para pembalap Formula E.

Berbagai pemangku kepentingan dalam ajang balap internasional ini pun berupaya mengoptimalkan perannya, termasuk Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Guna menyukseskan perhelatan tersebut, DJBC memberikan beragam kemudahan pelayanan dan fasilitas kepabeanan.

Melalui akun Twitter @beacukaiRI pada Selasa (31/5/2022), DJBC menyebut salah satu bentuk fasilitas yang diberikan adalah impor sementara atas mobil balap formula E beserta perlengkapannya lainnya. Lantas, apa itu impor sementara?

Baca Juga: Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 2 PMK 178/2017, impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

Barang impor dapat diajukan dan disetujui sebagai barang impor sementara sepanjang memenuhi 5 syarat. Pertama, barang impor tersebut tidak akan habis dipakai, baik secara fungsi maupun bentuk. Kedua, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki.

Ketiga, saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor. Keempat, tujuan penggunaan barang impor jelas. Kelima, pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.

Baca Juga: DJBC Ungkap Dampak Penurunan Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar

Barang impor yang disetujui sebagai barang impor sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk. Fasilitas pembebasan bea masuk atas barang impor sementara diberikan sebesar 100% dari nilai bea masuk.

Selain bebas bea masuk, barang impor sementara yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk juga diberikan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

Sementara itu, keringanan bea masuk diberikan dengan membayar bea masuk 2% untuk setiap bulan atau bagian dari bulan dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar. Barang impor sementara dengan fasilitas keringanan bea masuk tetap akan dipungut PPN dan PPnBM.

Baca Juga: Negara Raup Rp185 Triliun, 66 Persennya Berasal dari Cukai Rokok

Namun, dalam hal tertentu, barang impor sementara dengan fasilitas keringanan dapat memperoleh fasilitas tidak dipungut PPh Pasal 22 impor.

Fasilitas pembebasan untuk barang impor sementara diberikan terbatas pada barang dengan tujuan penggunaan tertentu. Perincian tujuan penggunaan barang impor sementara yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 178/2017 s.t.d.d PMK 106/2019.

Berdasarkan pasal tersebut, fasilitas pembebasan bea masuk di antaranya diberikan terhadap barang untuk keperluan pameran, seminar, konferensi, atau kegiatan sejenis. Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, dan/atau perlombaan juga dapat memperoleh fasilitas pembebasan.

Baca Juga: Peraturan Baru, Batasan Harga CPO yang Bebas Bea Keluar Diturunkan

Selain itu, fasilitas pembebasan bea masuk juga diberikan atas barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan, profesional/tenaga ahli, barang contoh, dan/atau peragaan; dan kapal wisata (yacht) asing yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara.

Secara total, setidaknya ada 15 tujuan penggunaan barang impor sementara yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan. Sementara itu, untuk penggunaan barang selain yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 178/2017 s.t.d.d PMK 106/2019 akan mendapat fasilitas keringanan pembayaran bea masuk.

Selain itu, mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur, barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian, juga diberikan keringanan bea masuk.

Baca Juga: DJBC Ajak Industri Kecil Manfaatkan Fasilitas Kepabeanan KITE

Tak hanya pembebasan atau keringanan bea masuk, barang impor sementara juga dapat memperoleh juga dibebaskan dari kewajiban memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan (lartas).

Ketentuan lebih lanjut mengenai impor sementara dapat disimak dalam UU Kepabeanan, PMK 178/2017 s.t.d.d PMK 106/2019, dan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-02/BC/2018. (rig)

Baca Juga: DJBC Evaluasi Berkala Jenis Alkes yang Dapat Insentif Fiskal
Topik : kamus kepabeanan, kamus, kepabeanan, DJBC, bea, cukai, impor sementara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Cukai Miras Dinaikkan, Asosiasi Ini Sebut Industri Makin Kesusahan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 07:00 WIB
SELEBRITAS

Isi Customs Declaration, Niluh Djelantik: Jujur Ungkap Barang Bawaan

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka