Berita
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 19:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Administrasi Pajak versus Tarif Pajak, Manakah yang Lebih Baik?

A+
A-
2
A+
A-
2
Administrasi Pajak versus Tarif Pajak, Manakah yang Lebih Baik?

SECARA garis besar, jurnal yang berjudul ‘Tax Administration vs. Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia’ menjawab sejauh mana perubahan pada administrasi pajak maupun tarif pajak dirasa mampu memberi manfaat marjinal yang substansial terhadap penerimaan pajak.

Jurnal ini ditulis oleh mantan Menteri Keuangan Indonesia M. Chatib Basri dan tim peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Harvard seperti Mayara Felix, Rema Hanna, dan Benjamin A. Olken.

Penulis menggunakan simulasi perhitungan untuk membandingkan dua kebijakan/pendekatan, baik itu administrasi pajak maupun tarif pajak. Didasarkan oleh kerangka teoritis yang kuat, jurnal ini menawarkan suatu informasi yang komprehensif dan terukur.

Baca Juga: Jembatani Wajib Pajak dengan DJP, Akuntan Punya Peran Penting

Dengan mengetahui dampak baik dari perubahan administrasi pajak dan perubahan tarif statutory PPh badan, akan dapat diketahui kebijakan mana yang dirasa lebih efektif untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

Untuk meneliti pengaruh kedua pendekatan kebijakan tersebut, data-data yang digunakan bersumber dari Ditjen Pajak (DJP), seperti wajib pajak badan terdaftar dari 2003 sampai 2011, laporan penerimaan perusahaan, gaji pegawai, pembayaran bendahara, dan informasi administrasi audit pajak.

Informasi tersebut diperoleh melalui formulir-formulir seperti PPh badan, pajak pemungutan, dan surat ketetapan PPN. Literatur-literatur yang digunakan umumnya juga relevan yang membahas pentingnya administrasi pajak di negara-negara berkembang.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Solidaritas Pajak Menyambut Era Baru

Belum terbangun dengan baiknya sistem administrasi di negara berkembang membuat dampak dari pembenahan sistem pajak akan sangat berbeda dengan negara-negara yang sudah memiliki sistem pajak yang terstruktur.

Variabel-variabel yang ada di literatur seperti laporan pihak ketiga, komputerisasi, dan performance pay merupakan variabel yang relevan untuk dijadikan referensi dalam menganalisis administrasi pajak di Indonesia. Hal ini berkaitan juga dengan tingkat transparansi dan sumber daya manusia.

Intensitas administrasi pajak yang meningkat dimungkinkan karena adanya reformasi administrasi pajak pada 2006, yaitu pemindahan perusahaan-perusahaan berskala besar di masing-masing wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke KPP Madya yang memiliki rasio staf terhadap wajib pajak lebih tinggi.

Baca Juga: Hasil Survei DJP: 70% WP Puas dengan Adanya Insentif Pajak

Alhasil, dalam kurun waktu enam tahun, DJP berhasil meningkatkan penerimaan pajak lebih dari dua kali lipat. Dengan adanya pemindahan tersebut maka staf pajak tidak lagi memilah wajib pajak badan mana yang menjadi prioritas utama, sehingga lebih fokus terhadap penyeragaman perlakuan.

Dengan demikian, tidak ada insentif dari perusahaan untuk menghindari pertumbuhan hanya karena semata-mata ingin lepas dari perhatian otoritas pajak.

Selain itu, studi ini juga menganalisis tarif optimal yang dapat memberikan dampak serupa dari pembenahan administrasi pajak. Hasilnya, dengan memakai nilai elastisitas penghasilan kena pajak terhadap tarif pajak bersih yang telah dihitung maka diperlukan penambahan tarif pajak dua kali lipat dari tarif saat ini.

Baca Juga: Pelaksanaan KSWP untuk Konsultan Pajak dan Layanan e-SKTD Terpopuler

Namun, pembenahan administrasi pajak yang dilakukan dengan pemindahan KPP tersebut setara dengan meningkatkan tarif marjinal pajak untuk semua perusahaan sebesar 8 poin persentase. Dengan begitu, pembenahan administrasi pajak dirasa yang paling memungkinkan dan efisien untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa mengorbankan daya saing pajak suatu negara.

Jurnal ini sangat berguna untuk dijadikan acuan bagi otoritas pajak dalam menetapkan langkah-langkah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak dengan lebih mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan dengan informasi yang lebih terukur. *

Baca Juga: Skema Baru Sanksi Administrasi Pajak Resmi Berlaku, Ini Kata DJP
Topik : buku, buku pajak, jurnal, administrasi pajak, tarif pajak, DJP, kajian pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 25 November 2020 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 14:20 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 13:24 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Minggu, 29 November 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 29 November 2020 | 12:01 WIB
INFORMASI PUBLIK
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
PODTAX
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN: