Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

WP dan DJP Dinilai Sama-Sama Untung dengan Penerapan APA

A+
A-
4
A+
A-
4
WP dan DJP Dinilai Sama-Sama Untung dengan Penerapan APA

Ketua Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) IAI sekaligus Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. 

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak dan otoritas dinilai sama-sama diuntungkan dengan adanya penerapan Advance Pricing Agreement (APA) yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020.

Ketua Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) IAI sekaligus Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan PMK 22/2020 memperbarui tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (APA).

“Untuk memenuhi standar internasional dalam penanganan sengketa perpajakan internasional sesuai BEPS Action 14," kata John dalam Regular Tax Discussion Online dengan topik ‘APA: Upaya Meminimalkan Sengketa Perpajakan Terkait Isu Transfer Pricing’ pada hari ini, Kamis (14/5/2020).

Baca Juga: Sengketa Penyerahan Jasa Asuransi & Pemberian Hadiah Sebagai Objek PPN

Menurutnya, APA merupakan instrumen mitigasi untuk menekan risiko sengketa transfer pricing terkait transaksi hubungan istimewa. Dengan APA, sambungnya, wajib pajak mendapatkan manfaat berupa kepastian hukum atas keberlangsungan usaha.

Selain itu, APA juga ditujukan untuk menekan biaya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada saat yang sama otoritas juga diuntungkan dengan berkurangnya beban administrasi dengan menekan risiko meningkatnya sengketa transfer pricing.

John menyebut PMK 22/2020 memperluas tahun penerapan Unilateral Advance Pricing Agreement (UAPA) dari tiga tahun menjadi lima tahun. Perluasan jangka waktu juga berlaku untuk Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA) dari yang semula berlaku empat tahun menjadi berlaku selama lima tahun.

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

"Tahun yang dicakup dalam APA diberlakukan juga untuk tahun-tahun sebelum tahun pajak periode APA tentu dengan persyaratan tertentu yang sering disebut rollback dan ini sejalan dengan international best practice," imbuhnya.

Sekadar informasi, dalam acara tersebut hadir pula dua narasumber yang kredibel, yaitu Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Kasubdit Penanganan dan Pencegahan Sengketa Perpajakan Internasional DJP Dwi Astuti. Jul Seventa Tarigan hadir sebagai moderator. (kaw)

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP
Topik : Advance Pricing Agreement, APA, DJP, sengketa pajak, transfer pricing, IAI
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:45 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK