Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Hunian Mewah Bakal Diguyur Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Wah, Hunian Mewah Bakal Diguyur Insentif Pajak

Ilustrasi. (foto: Bearing Point Properties)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana kembali mengguyur insentif pajak untuk sektor properti, terutama untuk hunian mewah. Rencana ini menjadi suguhan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (22/11/2018).

Sektor yang terus menyumbang lebih dari 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) ini akan kembali mendapat pelonggaran baik dari sisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) maupun pajak penghasilan (PPh) pasal 22.

“Kami ingin meningkatkan usaha properti,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sesuai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masyarakat Belum Banyak Tahu Soal Insentif

Selain itu, beberapa media nasional juga membahas keinginan Presiden Joko Widodo agar guyuran insentif benar-benar menyasar sektor yang penting untuk penguatan industri dan perekonomian nasional.

Kabar juga datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta agar pemerintah menunda penerapan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kadin meminta agar pemerintah menunggu usulan dari para pengusaha. Hari ini, Kadin berencana mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha.

Berikut ulasan berita selengkapnya

Baca Juga: Pemkot Ancam Segel Hotel dan Tempat Hiburan Penunggak Pajak
  • Batasan Properti Mewah Bakal Dinaikkan

Pemerintah berencana menaikkan ambang batas harga properti mewah yang terkena PPnBM dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. Ini akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 35/2017.

  • PPh Pasal 22 Properti Dipangkas

Pemerintah juga berencana memangkas tarif PPh pasal 22 untuk penjualan hunian mewah. Tarif yang berlaku saat ini sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM). Otoritas bakal memotong tarif menjadi 1%.

  • Presiden Jokowi Minta Evaluasi Berkala Insentif Perpajakan

Presiden Jokowi meminta agar ada evaluasi berkala terhadap berbagai kebijakan investasi dan insentif perpajakan. Dia ingin agar Indonesia lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain sebagai tujuan investasi.

Baca Juga: IKPI dan IAPI Jalin Kerja Sama, Ini Tujuannya

“Saya minta agar kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara-negara lain serta betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” katanya.

  • Prabowo Janjikan Tax Ratio 16%

Calon presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan penerimaan pajak menjadi 16% dari PDB selama lima tahun, jika terpilih. Dia mengaku akan menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi hambatan dan mengefisienkan pemungutan pajak.

  • Bakal Kumpulkan 124 Asosiasi, Kadin Desak Pemerintah Tunda Revisi DNI

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani memahami tujuan pemerintah untuk merespons dinamika perekonomian. Namun, kebijakan investasi, terutama menyangkut DNI, akan mempengaruhi dunia usaha.

Baca Juga: Menkeu Tolak Usulan Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari DPR

“Detil masukannya akan kami sampaikan nanti setelah dibahas bersama asoiasi pengusaha besok [hari ini]. Karena itu, kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI,” kata Rosan.

  • Ditjen Pajak Manfaatkan Pertukaran Informasi Spontan

Sesuai amanat Perdirektur-jenderal Pajak No. 24/2018, otoritas bisa mempertukarkan informasi dengan negara lain secara spontan. Aktivitas pertukaran informasi dapat dilakukan jika ada temuan beberapa aspek, salah satunya indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di negara mitra.

  • Piutang PNBP Mineral dan Batubara Rp5,5 Triliun

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jonson Pakpahan memaparkan piutang PNBP selama 2006-2018 mencapai Rp5,5 triliun. Nilai tersebut berasal dari 4.000 izin usaha pertambangan (IUP). Mayoritas berasal dari IUP skala kecil dan sudah tidak beroperasi lagi.

Baca Juga: Peringati Dies Natalis ke-5, FIA UI Bakal Bedah 3 Buku, Berminat Ikut?
  • DPR Dukung Insentif Mobil Listrik

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan tanpa insentif, harga kendaraan listrik cenderung mahal sehingga tidak terjangkau masyarakat. Oleh karena itu, dia mendukung pemberian insentif, termasuk perpajakan, untuk industri mobil listrik. (kaw)

“Kami ingin meningkatkan usaha properti,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sesuai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masyarakat Belum Banyak Tahu Soal Insentif

Selain itu, beberapa media nasional juga membahas keinginan Presiden Joko Widodo agar guyuran insentif benar-benar menyasar sektor yang penting untuk penguatan industri dan perekonomian nasional.

Kabar juga datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta agar pemerintah menunda penerapan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kadin meminta agar pemerintah menunggu usulan dari para pengusaha. Hari ini, Kadin berencana mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha.

Berikut ulasan berita selengkapnya

Baca Juga: Pemkot Ancam Segel Hotel dan Tempat Hiburan Penunggak Pajak
  • Batasan Properti Mewah Bakal Dinaikkan

Pemerintah berencana menaikkan ambang batas harga properti mewah yang terkena PPnBM dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. Ini akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 35/2017.

  • PPh Pasal 22 Properti Dipangkas

Pemerintah juga berencana memangkas tarif PPh pasal 22 untuk penjualan hunian mewah. Tarif yang berlaku saat ini sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM). Otoritas bakal memotong tarif menjadi 1%.

  • Presiden Jokowi Minta Evaluasi Berkala Insentif Perpajakan

Presiden Jokowi meminta agar ada evaluasi berkala terhadap berbagai kebijakan investasi dan insentif perpajakan. Dia ingin agar Indonesia lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain sebagai tujuan investasi.

Baca Juga: IKPI dan IAPI Jalin Kerja Sama, Ini Tujuannya

“Saya minta agar kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara-negara lain serta betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” katanya.

  • Prabowo Janjikan Tax Ratio 16%

Calon presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan penerimaan pajak menjadi 16% dari PDB selama lima tahun, jika terpilih. Dia mengaku akan menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi hambatan dan mengefisienkan pemungutan pajak.

  • Bakal Kumpulkan 124 Asosiasi, Kadin Desak Pemerintah Tunda Revisi DNI

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani memahami tujuan pemerintah untuk merespons dinamika perekonomian. Namun, kebijakan investasi, terutama menyangkut DNI, akan mempengaruhi dunia usaha.

Baca Juga: Menkeu Tolak Usulan Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari DPR

“Detil masukannya akan kami sampaikan nanti setelah dibahas bersama asoiasi pengusaha besok [hari ini]. Karena itu, kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI,” kata Rosan.

  • Ditjen Pajak Manfaatkan Pertukaran Informasi Spontan

Sesuai amanat Perdirektur-jenderal Pajak No. 24/2018, otoritas bisa mempertukarkan informasi dengan negara lain secara spontan. Aktivitas pertukaran informasi dapat dilakukan jika ada temuan beberapa aspek, salah satunya indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di negara mitra.

  • Piutang PNBP Mineral dan Batubara Rp5,5 Triliun

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jonson Pakpahan memaparkan piutang PNBP selama 2006-2018 mencapai Rp5,5 triliun. Nilai tersebut berasal dari 4.000 izin usaha pertambangan (IUP). Mayoritas berasal dari IUP skala kecil dan sudah tidak beroperasi lagi.

Baca Juga: Peringati Dies Natalis ke-5, FIA UI Bakal Bedah 3 Buku, Berminat Ikut?
  • DPR Dukung Insentif Mobil Listrik

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan tanpa insentif, harga kendaraan listrik cenderung mahal sehingga tidak terjangkau masyarakat. Oleh karena itu, dia mendukung pemberian insentif, termasuk perpajakan, untuk industri mobil listrik. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, properti, pajak, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 25 Desember 2019 | 10:00 WIB
DIREKTUR POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PAJAK DJP YON ARSAL:
Senin, 04 Maret 2019 | 15:38 WIB
ABDUL WAHID:
Kamis, 03 November 2016 | 17:29 WIB
T.P. OSTWAL:
Jum'at, 30 Agustus 2019 | 13:39 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2019
berita pilihan
Kamis, 27 Februari 2020 | 20:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 27 Februari 2020 | 19:59 WIB
KOTA JAYAPURA
Kamis, 27 Februari 2020 | 19:45 WIB
AKUNTAN DAN KONSULTAN PAJAK
Kamis, 27 Februari 2020 | 19:24 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Kamis, 27 Februari 2020 | 19:15 WIB
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Kamis, 27 Februari 2020 | 16:57 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 27 Februari 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 27 Februari 2020 | 15:55 WIB
KOTA KENDARI