Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

UMKM Bakal Dapat Fasilitas PPh Final Nol Persen, Ini Kata Pemerintah

A+
A-
8
A+
A-
8
UMKM Bakal Dapat Fasilitas PPh Final Nol Persen, Ini Kata Pemerintah

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan perabot berbahan rotan di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (13/9/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kemenko Perekonomian menjelaskan klausul PPh final dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan klaster UMKM UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja masih dibahas bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan ketentuan tersebut masih dibahas oleh tim kecil dan masih belum diputuskan normanya, baik norma mengenai PPh 0% maupun soal kriteria usaha mikro.

"Keduanya [dibahas], sehingga nantinya bisa diimplementasikan dan tidak multitafsir. Diharapkan peraturan pemerintah dapat dengan tegas mengatur normanya," ujar Elen, Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Swasta Penyalur Pembiayaan Murah untuk UMK Bisa Raih Insentif Pajak

Seperti diketahui, fasilitas tarif PPh final 0% bagi usaha mikro tertentu tertuang dalam Pasal 77 ayat (3) RPP pelaksanaan klaster UMKM UU No. 11/2020 yang diunggah oleh pemerintah pada lama uu-ciptakerja.go.id.

Pada pasal tersebut, fasilitas tarif PPh final 0% untuk usaha mikro tertentu rencananya diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Pengaturan jangka waktu fasilitas ini dimaksudkan agar setelah tahun ketiga usaha mikro diharapkan dapat naik kelas.

Saat ini, RPP tersebut belum menuangkan definisi mengenai usaha mikro tertentu. Namun, RPP tersebut sudah mengatur kriteria usaha mikro tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan.

Baca Juga: Begini Sederet Perubahan dan Terobosan pada UU Bea Meterai

Kriteria tersebut antara lain usaha mikro yang baru mulai beroperasi, memiliki peredaran usaha paling banyak Rp300 juta per tahun, dan/atau melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, transportasi, losmen, atau rumah makan.

Selain fasilitas PPh final 0% dan kemudahan administrasi perpajakan, terdapat banyak fasilitas perpajakan yang dijanjikan kepada usaha mikro pada Pasal 77 RPP turunan UU No. 11/2020 ini.

Pada pasal tersebut, terdapat rencana untuk memberikan fasilitas pengurangan, keringanan, hingga pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Covid-19 Jadi Terpopuler

Usaha mikro dan kecil tertentu juga bisa mendapatkan pembebasan hingga keringanan biaya perizinan, meski RPP ini lagi-lagi belum memerinci apa yang dimaksud dengan usaha mikro dan kecil tertentu.

Selain itu, usaha mikro dan usaha kecil berorientasi ekspor dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dijanjikan pemberian fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan PPN Impor tidak dipungut atas bahan baku impor yang diolah untuk diekspor. (rig)

Baca Juga: Pengemplang Pajak Rp265 Juta Ditahan Kejari Tangsel
Topik : uu cipta kerja, fasilitas pajak, pph final nol persen, investasi, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Kamis, 26 November 2020 | 16:35 WIB
Mana ada usaha impor - ekspor yang omsetnya 4,8 M klo belum di rubah ktt tsbt. Kecuali brg tak bewujud. ..susah juga u kontrol.

Dr. Bambang Prasetia

Kamis, 26 November 2020 | 16:19 WIB
UMKM retail (gurita retail) tambah banter untungnya dong..bukan Fr'seenya namun Fr'sornya. Krn dia pungut dari franchise fee, pembelian, penjualan (Royalty fee) hingga goodwill.. ada yang tambah segaaaar. Klo UMKM yang memang ekonomi pegel .. baru itu menolong. tapi gmn yah bedainnya. mesti dpt per ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: