Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Tunggak Iuran BPJS Kesehatan, Pendapatan Pemda Bisa Kena Potong

A+
A-
2
A+
A-
2
Tunggak Iuran BPJS Kesehatan, Pendapatan Pemda Bisa Kena Potong

Pegawai melayani peserta BPJS Kesehatan di Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Rabu (1/7/2020). BPJS Kesehatan resmi menaikkan kembali iuran bagi peserta mandiri layanan kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu dan kelas II dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menyebutkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan di pemerintah daerah berpotensi memangkas dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 78/2020. Dalam PMK itu, memerinci ketentuan mengenai tunggakan kewajiban iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan nantinya mengemban tugas untuk mencatat dan menagih tunggakan pembayaran kontribusi iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 bulan.

Baca Juga: Pengajuan Bea Masuk DTP Dijamin Mudah dan Efisien, Begini Caranya

"Dalam hal BPJS Kesehatan telah melakukan upaya penagihan ... namun masih terdapat tunggakan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan permohonan penyelesaian tunggakan kepada Menteri Keuangan ... dengan tembusan Menteri Dalam Negeri ... melalui pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH)," bunyi beleid tersebut pada pasal 29 ayat 2, dikutip Kamis (2/7/2020).

Dalam menetapkan besaran tunggakan, BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi untuk menyepakati besaran tunggakan. Kemudian, BPJS Kesehatan akan menghitung besaran tunggakan tersebut.

Besaran tunggakan ditentukan dengan memperhitungkan selisih lebih dari kontribusi pajak rokok ketimbang realisasi jaminan kesehatan daerah pada tahun anggaran sebelumnya serta pemotongan pajak rokok yang telah disetor ke BPJS Kesehatan pada tahun berkenaan.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Cairkan Dana Rp700 Miliar untuk Geo Dipa Energi

Berdasarkan Perpres No. 82/2018 yang merevisi Perpres No. 64/2020, besaran kontribusi pajak rokok itu ditetapkan sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok di masing-masing provinsi, kabupaten, atau kota.

“Kontribusi ... langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan,” bunyi pada 100 ayat 2 dari Perpres No. 82/2018.

Dari penetapan tunggakan itu, BPJS Kesehatan menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU atau DBH kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. Lalu, Dirjen Perimbangan Keuangan akan melakukan penghitungan besaran potongan.

Baca Juga: Insentif Pajak Bagi Pengusaha Beragam, Akademisi: Sudah Lengkap

Besaran potongan akan dihitung dengan mempertimbangkan permintaan pemotongan, besaran penyaluran, sanksi pemotongan, serta kapasitas fiskal daerah dari daerah yang bersangkutan.

DAU atau DBH yang dipotong berdasarkan penghitungan tunggakan kontribusi iuran tersebut akan disetorkan kepada BPJS Kesehatan.

Untuk diketahui, provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang dikategorikan sangat tinggi harus berkontribusi pada iuran peserta PBI JKN adalah sebesar Rp2.200 per orang per bulan, mulai 2021.

Baca Juga: Dampak Insentif Pajak Bagi Pengusaha di Banten, Seperti Apa?

Untuk kapasitas fiskal daerah tinggi dan sedang, kontribusi iuran yang dibayarkan turun ke nominal Rp2.100 per orang per bulan. Sementara untuk kapasitas fiskal daerah rendah dan sangat rendah, iuran yang dibayarkan sebesar Rp2.000 per orang per bulan.

Untuk iuran peserta PBPU dan BP kelas III yang mencapai Rp42.000 per orang per bulan, terdapat bantuan iuran sebesar Rp7.000 pada 2021. Dari bantuan iuran itu, pemda akan membayar Rp2.800 dan pemerintah pusat sebesar Rp4.200,.

Dengan kata lain, peserta PBPU dan BP kelas III hanya membayar Rp35.000 per bulan. Meski begitu, iuran sebesar Rp35.000 tersebut bisa saja dibayarkan oleh pemda baik sebagian maupun seluruhnya. (rig)

Baca Juga: Beleid Baru! Kemenkeu Gratiskan Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal

Topik : bpjs kesehatan, iuran, dana bagi hasil, dana alokasi umum, pemda, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 09:45 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 28 September 2020 | 08:42 WIB
INSENTIF FISKAL
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0