Berefek ke APBN, Lifting Minyak Akhirnya Lewati Target Setelah 9 Tahun

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan rata-rata lifting minyak bumi (termasuk natural gas liquid/NGL) pada 2025 mampu melampaui target yang ditetapkan dalam APBN.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata lifting minyak bumi pada 2025 adalah sebesar 605.300 barel per hari atau sedikit di atas target dalam APBN 2025. Kenaikan lifting minyak ini menjadi pertama kalinya dalam 9 tahun terakhir.

"Target kita hari ini mencapai 605.300 barel atau sama dengan 100,05%. Target lifting kita, Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun ini sedikit," ujarnya, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Bahlil mengatakan lifting minyak bumi terakhir kali mencapai target dalam APBN pada 2016, yang saat itu mencapai 829.000 barel per hari. Setelahnya, lifting minyak bumi mengalami penurunan hingga hanya 580.000 barel pada 2024 lalu.

Ke depan, lifting minyak dan gas bumi (migas) dibidik meningkat secara gradual hingga mencapai 1 juta barel per hari pada 2030. Guna mengakselerasi pencapaian target ini, Kementerian ESDM akan mempercepat perizinan bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang kini masih dalam proses.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah strategis lain untuk meningkatkan produksi migas. Pertama, percepatan pelaksanaan eksplorasi melalui penawaran 61 wilayah kerja baru bagi pelaku usaha.

Kedua, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti enhanced oil recovery (EOR) dan horizontal fracking untuk meningkatkan perolehan minyak. Ketiga, penyederhanaan regulasi di sektor hulu migas, termasuk evaluasi insentif dan integrasi perizinan agar proses investasi dan produksi berjalan lebih cepat dan efisien.

Perlu diketahui, pemerintah setiap tahun memasang asumsi lifting migas dalam APBN. Asumsi lifting migas tersebut juga dipakai saat merumuskan target penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Apabila asumsi lifting migas tidak tercapai, akan berdampak pula pada kinerja perpajakan dan PNBP. (dik)