Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Tingkatkan Belanja Pertahanan, Jepang Diusulkan Perluas Basis Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tingkatkan Belanja Pertahanan, Jepang Diusulkan Perluas Basis Pajak

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghadiri Working Session 3 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (16/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Fikri Yusuf/wsj.

TOKYO, DDTCNews - Panel ahli yang dibentuk oleh pemerintah mengusulkan kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk meningkatkan pajak guna mendanai kebutuhan belanja pertahanan.

Pemimpin panel yang juga mantan Duta Besar Jepang untuk AS Kenichiro Sasae memandang Jepang perlu melakukan reformasi belanja sekaligus memperluas basis pajak guna menutup biaya belanja pertahanan yang diperlukan.

"Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa basis pajak yang luas saat ini diperlukan. Pemerintah perlu berupaya memberikan pemahaman ke masyarakat soal hal tersebut," katanya, dikutip pada Minggu (27/11/2022).

Baca Juga: Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Walau panel ahli mengusulkan adanya perluasan basis pajak, panel tersebut tidak memberikan rekomendasi secara spesifik mengenai kebijakan dan jenis pajak yang dimaksud.

Sasae menyebut panel ahli awalnya mengusulkan peningkatan tarif PPh badan sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, panel akhirnya memutuskan untuk tidak mencantum jenis pajak tertentu dalam rekomendasi.

Menurutnya, peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat beragam opsi kebijakan yang dapat dikombinasikan untuk meningkatkan penerimaan.

Baca Juga: Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

"Apabila pemerintah tidak kunjung memiliki sumber penerimaan yang stabil untuk 5 tahun ke depan, stabilitas fiskal Jepang akan terdampak," tuturnya seperti dilansir japantimes.co.jp.

Sebagai informasi, Jepang berencana meningkatkan belanja pertahanannya menjadi sebesar 2% dari PDB untuk 5 tahun ke depan.

Rencana peningkatan belanja pertahanan tersebut merupakan respons Jepang atas makin agresifnya langkah-langkah militer yang diambil oleh negara-negara tetangga seperti China, Korea Utara, dan Rusia.

Baca Juga: Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Selama ini, belanja pertahanan Jepang hanya 1% dari PDB setiap tahun. Selain menargetkan belanja pertahanan menjadi 2% dari PDB, Jepang juga berencana bergabung dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam waktu 5 tahun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : jepang, belanja pertahanan, basis pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023

Berlanjut, Rupiah Menguat Terhadap Mayoritas Mata Uang Negara Mitra

Selasa, 07 Februari 2023 | 18:00 WIB
KP2KP SAMBAS

Ada PTKP, UMKM Perlu Cek Lagi Catatan Omzet Saat Lapor SPT Tahunan

Selasa, 07 Februari 2023 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Dorong Kepatuhan, Kanwil DJP Jaktim Gandeng 4 Asosiasi Konsultan Pajak

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi