Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Termasuk untuk Pelaju, Ini Ketentuan Perjalanan Dinas & Nondinas DJP

A+
A-
7
A+
A-
7
Termasuk untuk Pelaju, Ini Ketentuan Perjalanan Dinas & Nondinas DJP

Ilustrasi. Penumpang berada di dalam Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (25/5/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Sejalan dengan pemberlakuan kembali kebijakan bekerja dari kantor untuk sebagian pegawai mulai 2 Juni 2020, Dirjen Pajak memberikan ketentuan bagi perjalanan keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administatif di seluruh Indonesia.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja dari Kantor (Work from Office) dan Bekerja dari Rumah (Work from Home) dalam Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

“Perjalanan keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh Indonesia untuk keperluan kedinasan atau nonkedinasan yang mendesak/terpaksa, diatur dengan ketentuan,” demikian penggalan salah satu materi dalam SE tersebut.

Baca Juga: Ada Webinar Gratis Soal Babak Baru Pajak Digital di Indonesia, Mau?

Setidaknya ada 6 ketentuan terkait perjalanan keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh Indonesia tersebut. Pertama, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh pihak yang berwenang.

Kedua, untuk keperluan kedinasan, pimpinan unit eselon II/setingkat untuk kantor pusat atau pimpinan satuan kerja/kepala kantor untuk kantor vertikal menerbitkan surat tugas/surat perintah secara selektif dengan memperhatikan efisiensi, akuntabilitas, dan ketersediaan anggaran.

Ketiga, untuk keperluan nonkedinasan yang mendesak/terpaksa, pegawai harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak. Pimpinan unit eselon II/setingkat untuk kantor pusat atau pimpinan satker/kepala kantor untuk kantor vertikal menerbitkan surat keterangan.

Baca Juga: Setor PPN Produk Digital Pakai Dolar AS? Ini Saluran dan Caranya

Keempat, kondisi mendesak/terpaksa merupakan situasi yang mengacu pada kondisi apabila pegawai tidak melakukan hal tersebut maka dapat mengancam kesehatan dan keselamatan baik dirinya dan/atau keluarganya.

“Atau kondisi yang berkaitan dengan meninggalnya salah satu keluarga inti (ibu, bapak, suami atau isteri, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari pegawai,” demikian ketentuan dalam SE tersebut.

Kelima, untuk pegawai komuter (pelaju), pimpinan unit eselon II/setingkat untuk kantor pusat atau pimpinan satker/kepala kantor untuk kantor vertikal dapat menerbitkan surat keterangan dengan memperhatikan ketentuan dari pihak yang berwenang.

Baca Juga: Duh, Jumlah Penduduk Miskin Naik Lebih dari 1 Juta Orang

Keenam, bagi pegawai yang baru kembali dari perjalanan ke negara/daerah terjangkit Covid-19 diwajibkan melakukan karantina mandiri, pemantauan mandiri terhadap gejala yang timbul, dan pengukuran suhu dua kali sehari selama 14 hari. Selama karantina mandiri pegawai diberikan penugasan bekerja dari rumah (work from home). Simak artikel ‘Mulai 2 Juni 2020, Sebagian Pegawai DJP Kembali Bekerja dari Kantor’. (kaw)

Topik : SE-30/2020, WFH, WFO, Ditjen Pajak, DJP, virus Corona, komuter, penglaju, perjalanan dinas
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:18 WIB
FILIPINA
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:37 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:10 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL