Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Mulai 2 Juni 2020, Sebagian Pegawai DJP Kembali Bekerja dari Kantor

A+
A-
26
A+
A-
26
Mulai 2 Juni 2020, Sebagian Pegawai DJP Kembali Bekerja dari Kantor

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Mulai 2 Juni 2020, sudah ada pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang bekerja dari kantor (work from office/WFO). Namun, masih ada sebagian pegawai yang tetap bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja dari Kantor (Work from Office) dan Bekerja dari Rumah (Work from Home) dalam Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

“Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan dalam rangka beradaptasi dengan situasi Covid-19. Pegawai melaksanakan pekerjaannya dari kantor/WFO atau melaksanakan pekerjaan dari rumah/WFH,” demikian salah satu bagian materi dalam SE tersebut.

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

Adapun pegawai yang mulai masuk kantor setiap hari kerja dan melaksanakan pekerjaannya dari kantor (WFO) mulai 2 Juni 2020 adalah staf ahli menteri, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pegawas, supervisor pemeriksa/penyidik.

Selain pegawai tersebut, Dirjen Pajak memberlakukan dua ketentuan. Pertama, mulai 2 Juni 2020, pegawai WFO sebanyak 25% tiap unit kerja. Kedua, mulai 15 Juni 2020, pegawai WFO sejumlah 50% tiap unit kerja. Pengaturan jadwal dilakukan oleh kepala unit kerja masing-masing.

Namun demikian, jika unit kerja tertentu melakukan pengaturan jumlah pegawai WFO berbeda dari dua ketentuan itu, kepala unit kerja mengajukan izin kepada sekretaris ditjen untuk unit pelaksana teknis (UPT) atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk unit kerja vertikal di tiap wilayah kerja.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

“Izin dapat diberikan dengan mempertimbangkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19,” demikian penggalan bagian materi dalam SE tersebut.

Pejabat atau pegawai dimungkinkan untuk mengajukan permohonan WFH dalam jangka waktu tertentu apabila ada sejumlah kondisi, pertama, memiliki Riwayat penyakit kronis antara lain diabetes militus, kanker, asma, dan/atau penyakit paru. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan sudah dilaporkan di SIKKA.

Kedua, terdapat anggota keluarga serumah yang termasuk dalam orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), atau positif Covid-19. Ketiga, ibu hamil. Keempat, ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui. Kelima, pegawai dengan usia di atas 50 tahun.

Baca Juga: DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pegawai yang membutuhkan penanganan segera dan mendesak, kepala unit kerja dapat menugaskan WFH kepada pegawai sesuai dengan kebutuhan di unit kerja masing-masing.

“Pengaturan pegawai WFO dan WFH … akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan situasi tingkat penyebaran Covid-19,” demikian tambahan materi atau ketentuan dalam SE tersebut.

Namun demikian, dalam SE tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelayanan langsung atau tatap muka yang hingga saat ini masih dihentikan sementara. SE itu hanya menyebut ketentuan terkait panduan pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya peningkatan kewaspadaan selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 tetap berlaku.

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masa Insentif Kemungkinan Diperpanjang Hingga Desember

Ketentuan itu adalah pertama, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 (yang memuat penghentian sementara layanan langsung). Kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2020.

Ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2020. Keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2020. Adapun SE-23/PJ/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak ditetapkannya SE-30/PJ/2020 pada 27 Mei 2020. (kaw)

Baca Juga: Penerima Insentif UMKM Rendah, Kemenkop: Perlu Pendampingan Fiskus
Topik : SE-30/2020, WFH, WFO, Ditjen Pajak, DJP, virus Corona, layanan tatap muka
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:45 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:29 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:41 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:25 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK