Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/6/2022).
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 17 Juni 2022 sudah mencapai Rp113,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran PEN tersebut setara dengan 25% dari alokasi Rp455,62 triliun. Menurutnya, realisasi tersebut relatif lambat sehingga masih perlu didorong penyerapannya.
“[Belanja] PC-PEN masih sangat lambat. [Dari alokasi] Rp455,62 triliun, yang terealisasi ternyata baru sejumlah Rp113,5 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Jumat (24/6/2022).
Sri Mulyani menuturkan realisasi klaster PEN untuk penanganan kesehatan mencapai Rp27,6 triliun atau 23% dari pagu Rp122,54 triliun. Dana tersebut utamanya digunakan untuk perawatan pasien, insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.
Lalu, realisasi pada klaster perlindungan sosial mencapai Rp57 triliun atau 37% dari pagu Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.
Sementara itu, realisasi belanja untuk klaster penguatan ekonomi mencapai Rp28,8 triliun atau 16,2% dari pagu Rp178,32 triliun. Alokasi itu dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan.
"Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC-PEN," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga masih membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan berdasarkan PMK 3/2022. Dalam PMK tersebut, terdapat 3 jenis insentif pajak yang dapat dimanfaatkan hingga Juni 2022.
Ketiga insentif antara lain diskon angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Selain itu, ada insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP berdasarkan PMK 5/2022, serta PPN rumah DTP yang diatur PMK 6/2022. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
