PMK 115/2023

Terbit PMK Baru Soal Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP Migas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 November 2023 | 14:55 WIB
Terbit PMK Baru Soal Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP Migas

Salinan PMK 115/2023. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) baru yang memuat petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (PNBP migas).

PMK yang dimaksud adalah PMK 115/2023. PMK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 6 November 2023. Pada saat PMK 115/2023 berlaku, PMK 61/2020 s.t.d.d PMK 44/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan akuntansi PNBP dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, perlu mengganti PMK 61/2020 s.t.d.d PMK 44/2021,” bunyi penggalan bagian pertimbangan dalam PMK 115/2023.

Baca Juga:
Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Maret 2024

Adapun ruang lingkup PNBP migas dalam PMK 115/2023 meliputi 2 kelompok. Pertama, PNBP SDA migas yang terdiri atas pendapatan minyak bumi dan pendapatan gas bumi.

Kedua, PNBP migas lainnya yang terdiri atas pendapatan minyak mentah domestic market obligation (DMO); pendapatan denda, bunga, dan penalti terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; serta pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Petunjuk teknis akuntansi PNBP migas dalam PMK 115/2023 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan mengacu pada kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

Baca Juga:
Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis akuntansi PNBP migas meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Adapun unsur-unsur dalam laporan keuangan yang dimaksud terdiri atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.

Sesuai dengan Pasal 3 PMK 115/2023, petunjuk teknis digunakan oleh:

  • Satker PNBP migas selaku entitas akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Satker PNBP migas;
  • instansi pelaksana sebagai pedoman dalam menyediakan dokumen pendukung pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
  • kuasa BUN sebagai pedoman dalam konsolidasian laporan keuangan BUN;
  • instansi pemerintah sebagai pedoman dalam menyampaikan dokumen pendukung atas pencatatan transaksi kewajiban dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
  • Satker PNBP migas dan kuasa BUN sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemindahbukuan PNBP migas dari rekening minyak dan gas bumi ke rekening KUN; dan/atau
  • Satker PNBP migas dan instansi pelaksana kebijakan transfer dana bagi hasil ke daerah sebagai pedoman dalam penghitungan PNBP SDA migas per kontraktor dalam rangka penyediaan data untuk penghitungan alokasi DBH SDA migas ke daerah.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PMK 115/2023, petunjuk teknis akuntansi PNBP migas tertuang dalam modul petunjuk teknis. Adapun modul petunjuk teknis itu terdiri atas:

  • modul petunjuk teknis akuntansi umum yang mengatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan;
  • modul petunjuk teknis pemindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran PNBP migas yang mengatur ketentuan mengenai proses pengakuan dan pengukuran pendapatan melalui rekening minyak dan gas bumi; dan
  • modul petunjuk teknis pengukuran PNBP SDA migas per kontraktor yang mengatur ketentuan mengenai proses pengukuran PNBP SDA migas yang akan menjadi DBH SDA migas.

“Modul petunjuk teknis akuntansi PNBP migas … tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini,” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (2) PMK 115/2023. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

Selasa, 27 Februari 2024 | 08:15 WIB BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Transisi Pemerintah Baru, Defisit RAPBN 2025 Disetel 2,48% - 2,8% PDB

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP