Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tarif PPh Badan Bakal Dipangkas, DPR Minta Pajak Digital Dikejar

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarif PPh Badan Bakal Dipangkas, DPR Minta Pajak Digital Dikejar

Ilustrasi.

MANILA, DDDTCNews—DPR mendesak Pemerintah Filipina untuk mengejar pemungutan pajak digital guna mengkompensasi apabila pemerintah merealisasikan wacana pemangkasan tarif PPh Badan menjadi 25%.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Joey Salceda menyebutkan wacana pemangkasan tarif PPh Badan berpotensi menghilangkan penerimaan pajak hingga P120 miliar atau setara dengan Rp35 triliun.

Untuk menutup potential loss tersebut, lanjutnya, penerapan pajak atas layanan digital dapat menjadi solusi. Dia meyakini pungutan pajak digital tersebut dapat mengimbangi setoran pajak yang hilang karena pemangkasan tarif PPh Badan.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

“Langkah baru ini perlu dilakukan pemerintah dengan menerapkan pajak Netflix, pajak iklan Facebook atau pajak Lazada,” katanya, dikutip Selasa (19/5/2020).

Untuk pajak Netflix, Salceda mengusulkan tarif biaya berlangganan Netflix sebesar 5% sebagaimana diterapkan negara-negara lainnya. Namun, bisa juga pemerintah memberlakukan tarif tinggi hingga 19% seperti yang dilakukan Cile.

Lebih lanjut, Salceda juga merekomendasikan tarif pajak sebesar 12% untuk layanan video dan musik streaming mengingat pangsa pasar untuk kedua layanan tersebut sudah mencapai P5 miliar di Filipina.

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

“Saat ini, biaya berlangganan yang dikumpulkan oleh aplikasi, baik itu Netflix atau Spotify sama sekali belum dipungut pajak oleh pemerintah Filipina, padahal pangsa pasarnya terus berkembang,” tutur Salceda.

Untuk pajak iklan Facebook, Salceda merekomendasikan agar iklan digital yang dibuat haruslah melalui perwakilan Facebook atau Google di Filipina. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir persoalan ketika memungut pajak.

Dengan demikian, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan pajak penghasilan korporasi terhadap Facebook atau Google bisa dilakukan, sekaligus menambah basis pendapatan negara.

Baca Juga: Kembangkan Judi Online, Rezim Perpajakan Direformasi

“Untuk mendapatkan uang banyak, adalah dengan menemukan cara untuk memungut pajak iklan Facebook dan Google. Apalagi kedua raksasa digital itu sudah memonopoli ruang online di Filipina,” kata Salceda dilansir dari The Inquirer.

Tidak ketinggalan, pajak atas e-commerce juga bisa menjadi alternatif sumber penerimaan baru pemerintah di masa depan. Saat ini angka penjualan e-commerce di Filipina sudah mencapai 260 miliar peso. (rig)

Baca Juga: Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif
Topik : pajak digital, pemangkasan tarif pajak, PPh Badan, Filipina, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:26 WIB
THAILAND
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:56 WIB
PRANCIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:28 WIB
BOSNIA-HERZEGOVINA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP