Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif & Kemudahan Bayar Pajak Jadi Sorotan Utama Investor Tahun Ini

1
1

Sumber: A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 2019 bertajuk ‘Facing a Growing Paradox’,

JAKARTA, DDTCNews – Investor global akan membandingkan tarif dan kemudahan pembayaran pajak saat memilih tempat investasi. Topik tersebut menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (13/5/2019).

Dalam survei A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 2019 bertajuk ‘Facing a Growing Paradox’, aspek pajak menempati urutan pertama yang menjadi pertimbangan investor global tahun ini. Tahun lalu, masih dalam laporan serupa, pajak menduduki peringkat kedua.

Tidak mengherankan jika mayoritas reformasi pajak di berbagai negara lebih menitikberatkan pada upaya meingkatkan daya saing. Terkait dengan reformasi pajak ini diulas secara komprehensif oleh DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019).

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif

DDTC Fiscal Research melihat alasan berbagai negara tersebut cukup rasional mengingat situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan lesunya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di banyak negara. Obsesi untuk meningkatkan daya saing terutama ditujukan untuk menarik modal dan tenaga kerja berkeahlian tinggi, yang dipercaya menjadi komponen produktivitas domestik.

Beberapa media juga menyoroti mekanisme kepabeanan jika masyarakat membawa barang dari luar negeri. Mereka menyoroti ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut yang tidak datang bersamaan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…
  • Faktor Pemerintahan dan Regulasi Mendominasi

Dalam laporan A.T. Kearney, faktor tarif dan kemudahan pembayaran pajak menjadi peringkat pertama yang mempengaruhi eksekusi investasi. Adapun, peringkat kedua ditempati oleh faktor kapabilitas teknologi dan inovasi. Selanjutnya, untuk posisi lima besar ada keamanan lingkungan secara umum, transparansi regulasi dan minimnya praktik korupsi, dan kekuatan dari investor dan hak terhadap properti.

  • Kepastian Sistem Pajak

Menurut Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji, mengutip Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’, upaya untuk mendorong daya saing dapat dilakukan melalui berbagai opsi terkait dengan subjek, objek, dan tarif. Akan tetapi, satu hal yang kerap dilupakan yakni bagaimana sistem pajak di suatu negara juga bisa menjamin kepastian.

“Kepastian dalam sistem pajak juga dipengaruhi oleh administrasi pajak yang mudah, berbiaya rendah, jelas, serta menjamin hak-hak wajib pajak. Selain itu, kepastian juga berkaitan erat dengan desain dan implementasi upaya mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak
  • Tidak Ada Pembebasan

Terkait dengan barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor. Atas barang itu, jika menjadi barang kena cukai, wajib membayar cukai sesuai aturan yang berlaku.

  • Pengusaha Minta Insentif untuk Hasil Hutan Nonkayu

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto berharap pemerintah dapat mengucurkan insentif berupa pengurangan provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar 50% kepada masyarakat. PSDH merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak.

“Kami usulkan bagi perusahaan yang melakukan skema kemitraan dengan masyarakat untuk pengembangan hasil hutan bukan kayu, kami berharap ada insentif khusus berupa pengurangan PNBP. Kami usulkan kira-kira [pengurangannya] 50%,” katanya.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal
  • Rupiah Masih Rentan

Realisasi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal I/2019 sebesar 2,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai belum cukup aman untuk menjamin pergerakan nilai tukar rupiah. Mata uang Garuda dinilai masih cukup rentan pada tahun ini. Apalagi, kondisi CAD juga masih belum aman karena tensi perang dagang.

  • Tahun Ini, Skema Asuransi Bencana Selesai

Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah akan memperkenalkan public asset insurance, membentuk pooling fund bencana, dan melibatkan pemerintah daerah. Adapun pembentukan pooling fund dapat dilakukan dengan dua opsi yakni membentuk institusi baru atau menugaskan BUMN. Penyelesaian tahun ini sejalan dengan rencana jangka pendek strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB). (kaw)

Baca Juga: Sebelum Safeguard Permanen, Ada BMTPS Impor Tekstil & Produk Tekstil

Tidak mengherankan jika mayoritas reformasi pajak di berbagai negara lebih menitikberatkan pada upaya meingkatkan daya saing. Terkait dengan reformasi pajak ini diulas secara komprehensif oleh DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019).

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif

DDTC Fiscal Research melihat alasan berbagai negara tersebut cukup rasional mengingat situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan lesunya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di banyak negara. Obsesi untuk meningkatkan daya saing terutama ditujukan untuk menarik modal dan tenaga kerja berkeahlian tinggi, yang dipercaya menjadi komponen produktivitas domestik.

Beberapa media juga menyoroti mekanisme kepabeanan jika masyarakat membawa barang dari luar negeri. Mereka menyoroti ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut yang tidak datang bersamaan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…
  • Faktor Pemerintahan dan Regulasi Mendominasi

Dalam laporan A.T. Kearney, faktor tarif dan kemudahan pembayaran pajak menjadi peringkat pertama yang mempengaruhi eksekusi investasi. Adapun, peringkat kedua ditempati oleh faktor kapabilitas teknologi dan inovasi. Selanjutnya, untuk posisi lima besar ada keamanan lingkungan secara umum, transparansi regulasi dan minimnya praktik korupsi, dan kekuatan dari investor dan hak terhadap properti.

  • Kepastian Sistem Pajak

Menurut Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji, mengutip Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’, upaya untuk mendorong daya saing dapat dilakukan melalui berbagai opsi terkait dengan subjek, objek, dan tarif. Akan tetapi, satu hal yang kerap dilupakan yakni bagaimana sistem pajak di suatu negara juga bisa menjamin kepastian.

“Kepastian dalam sistem pajak juga dipengaruhi oleh administrasi pajak yang mudah, berbiaya rendah, jelas, serta menjamin hak-hak wajib pajak. Selain itu, kepastian juga berkaitan erat dengan desain dan implementasi upaya mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak
  • Tidak Ada Pembebasan

Terkait dengan barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor. Atas barang itu, jika menjadi barang kena cukai, wajib membayar cukai sesuai aturan yang berlaku.

  • Pengusaha Minta Insentif untuk Hasil Hutan Nonkayu

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto berharap pemerintah dapat mengucurkan insentif berupa pengurangan provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar 50% kepada masyarakat. PSDH merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak.

“Kami usulkan bagi perusahaan yang melakukan skema kemitraan dengan masyarakat untuk pengembangan hasil hutan bukan kayu, kami berharap ada insentif khusus berupa pengurangan PNBP. Kami usulkan kira-kira [pengurangannya] 50%,” katanya.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal
  • Rupiah Masih Rentan

Realisasi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal I/2019 sebesar 2,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai belum cukup aman untuk menjamin pergerakan nilai tukar rupiah. Mata uang Garuda dinilai masih cukup rentan pada tahun ini. Apalagi, kondisi CAD juga masih belum aman karena tensi perang dagang.

  • Tahun Ini, Skema Asuransi Bencana Selesai

Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah akan memperkenalkan public asset insurance, membentuk pooling fund bencana, dan melibatkan pemerintah daerah. Adapun pembentukan pooling fund dapat dilakukan dengan dua opsi yakni membentuk institusi baru atau menugaskan BUMN. Penyelesaian tahun ini sejalan dengan rencana jangka pendek strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB). (kaw)

Baca Juga: Sebelum Safeguard Permanen, Ada BMTPS Impor Tekstil & Produk Tekstil
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tarif pajak, pelayanan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK