Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tambah Penerimaan Pajak, Pemerintah Usulkan Penerapan e-Residency

A+
A-
0
A+
A-
0
Tambah Penerimaan Pajak, Pemerintah Usulkan Penerapan e-Residency

Ilustrasi

KIEV, DDTCNews – Pemerintah Ukraina dan parlemen tengah membahas opsi penerapan residen elektronik untuk menambah penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Menteri Transformasi Digital Mykhailo Fedorov mengatakan RUU e-Residency tengah dibahas pemerintah bersama parlemen. Melalui RUU tersebut, pemerintah berharap tambahan penerimaan hingga US$1,5 juta per tahun atau setara dengan Rp21,7 miliar.

"Pembahasan RUU residen elektronik masih dibahas parlemen tapi tenaga kerja asing sudah dapat mengajukan permohonan secara gratis saat ini," katanya, dikutip pada Kamis (22/7/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Hingga saat ini, lanjut Fedorov, sudah ada 2.500 orang asing yang mengajukan permohonan sebagai residen Ukraina secara elektronik. Sebagian besar pemohon berasal dari negara Asia seperti Pakistan dan India.

Menurutnya, hal tersebut terkait dengan desain kebijakan pemerintah tentang residen online yang menyasar kegiatan usaha di ranah digital seperti programmer, pengembang game online dan bisnis berbasis teknologi informasi. Ke depan, cakupan residen online berlaku juga untuk industri ekonomi kreatif lainnya seperti seniman, musisi dan desainer.

Saat ini, pintu permohonan e-residency Ukraina baru berlaku pada beberapa negara seperti Pakistan, Thailand, India, China dan Bangladesh. Untuk kawasan Eropa, e-residency ini berlaku untuk warga negara Jerman, Slovakia, Belarus, Moldova dan Polandia.

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

"RUU e-Residency memungkinan teknisi asing melakukan bisnis di Ukraina dengan mendaftar sebagai pengusaha swasta dan membayar PPh dengan tarif 5%," ujar Fedorov.

Upaya Ukraina ini ternyata mengikuti jejak pemerintah Estonia yang memperkenalkan residen pajak elektronik pada 2014. Hasil dari kebijakan tersebut mampu menghasilkan tambahan penerimaan pajak ke kas negara mencapai €63 juta dalam 7 tahun terakhir.

Nama tenar seperti Kanselir Jerman Angela Merkel dan pendiri Microsoft Bill Gates merupakan pemegang e-resident di Estonia. Pemerintah Ukraina berharap RUU e-Residency dapat sukses seperti yang dialami Estonia.

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

"e-Residency akan membantu negara dalam mendapatkan uang dan membawa industri teknologi lokal lebih dekat ke seluruh dunia," jelas Fedorov seperti dilansir kyivpost.com. (rig)

Topik : ukraina, e-residency, penerimaan pajak, SDM digital, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak