Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tambah Jumlah WP, Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak Mulai Tahun Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tambah Jumlah WP, Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak Mulai Tahun Depan

Ilustrasi. (DDTCNews)

BANGKOK, DDTCNews – Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith akan memulai agenda reformasi pajak pada tahun depan demi menggaet 500.000 wajib pajak baru, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Arkhom, Thailand akan menghadapi tantangan besar setelah pandemi Covid-19 berakhir di masa depan. Dia menilai Kemenkeu bertanggung jawab untuk mengantisipasi tantangan itu dari sisi kebijakan fiskal, seperti melalui reformasi pajak.

"Reformasi pajak secara struktural diperlukan untuk meningkatkan daya saing teknologi dan digital, menciptakan bisnis hijau, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di negara ini," katanya, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga: Negara Ini Targetkan Jumlah Wajib Pajak Digital Capai 1.000

Arkhom mengaku pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan dalam mendukung reformasi pajak pada tahun depan. Meski demikian, ia belum ingin membocorkan langkah yang akan ditempuh untuk mereformasi pajak.

Saat ini, pemerintah terus melakukan ekstensifikasi wajib pajak, seperti menyasar para Youtuber dan pekerja lepas. Pemerintah Thailand juga sempat menargetkan tambahan jumlah wajib pajak baru sebanyak 500.000 orang.

Dari jumlah populasi Thailand sebanyak 70 juta orang, sebanyak 9,55 juta wajib pajak orang pribadi sudah terdaftar dalam sistem pajak. Namun, dari 9,55 juta orang tersebut hanya 3,3 juta orang yang penghasilannya di atas ambang penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Baca Juga: 51 Asosiasi Pengusaha Desak Pengesahan RUU Insentif Pajak

Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi pada jumlah wajib pajak badan. Dari jumlah entitas bisnis yang terdaftar di Kementerian Perdagangan sebanyak 600.000 perusahaan, hanya 450.000 yang sudah membayar pajak.

Di sisi lain, teknologi digital juga akan memainkan peran penting dalam reformasi pajak. Apalagi, teknologi sudah mengambil alih kegiatan ekonomi masyarakat saat Thailand memberlakukan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19.

Dia memprediksi literasi masyarakat terhadap teknologi digital akan makin cepat, terutama untuk kebutuhan bisnis. "Kami bergerak maju ke arah ini, meski masih banyak ruang tersisa untuk menaikkan literasi digital bagi masyarakat," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Bikin Program Amnesti Pajak

Topik : thailand, reformasi pajak, basis pajak, wajib pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 09 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:59 WIB
THAILAND
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:34 WIB
BELANDA
Jum'at, 08 Januari 2021 | 14:51 WIB
KAMBOJA
berita pilihan
Sabtu, 16 Januari 2021 | 10:01 WIB
PMK 226/2020
Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:01 WIB
PENCUCIAN UANG
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN