Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sri Mulyani: Presiden Harap Opini WTP Bisa Dipertahankan

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani: Presiden Harap Opini WTP Bisa Dipertahankan

Gedung BPK di Jl. Gatot Subroto 31, Jakarta. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berkomitmen tetap memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terus ditingkatkan, meski di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan presiden berharap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tetap dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Memang, akibat pandemi Covid 19, pemeriksaan tahun ini suasananya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi pemerintah senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara,” katanya, Selasa (26/5/2020).

Baca Juga: Semester I/2020, Realisasi Pembiayaan Utang Tembus Rp421,5 triliun

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan LKPP tahun 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Maret 2020 dengan status unaudited. Adapun LKPP merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Meski terdapat pandemi Corona, pemerintah tetap menjalankan proses audit LKPP yang sedang dilakukan BPK. Menurut Menkeu, proses audit harus tetap berjalan demi menjaga tata kelola anggaran yang akuntabel.

“Presiden juga dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan harapannya agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan,” tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Kinerja Penerimaan Pajak Kembali Pulih, Ini Sebabnya

Saat ini, proses audit LKPP 2019 telah sampai pada taklimat akhir (exit meeting) secara virtual pada Selasa (26/5/2020). Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pimpinan BPK dengan perwakilan pemerintah seperti Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dan Asersi Final LKPP Tahun 2019. Dua dokumen tersebut telah diterima BPK secara administratif.

Sejak 2016 hingga 2018, predikat LKPP telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini itu juga menjadi pencapaian tertinggi yang pemerintah capai sejak penyusunan LKPP untuk pertama kalinya pada 2004. (rig)

Baca Juga: Tarif PPN Jadi 15%, Otoritas Pajak Temukan Ribuan Pelanggaran
Topik : badan pemeriksa keuangan, BPK, audit, LKPP, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:04 WIB
PMK 77/2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:26 WIB
THAILAND
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL