Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Soal PMK Baru Advance Pricing Agreement, Ini Kata DJP

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal PMK Baru Advance Pricing Agreement, Ini Kata DJP

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. 

JAKARTA, DDTCNews - Kemenkeu menerbitkan beleid baru terkait tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA). Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 ini terbit untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. Menurutnya, pembaruan beleid diperlukan agar ketentuan terkait penentuan harga transfer sesuai dengan praktik internasional yang berlaku saat ini.

“PMK terkait APA dilakukan pembaruan agar sesuai dengan international best practices,” katanya, Kamis (26/3/2020).

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia

John menyebut aturan terdahulu belum sepenuhnya memenuhi standar minimum Rencana Aksi No.14 Proyek BEPS OECD/G20. Dia mengatakan kesepakatan harga transfer (APA) sudah menjadi hal yang lazim diterapkan dalam konteks perpajakan internasional.

Dengan demikian, Indonesia juga harus ikut melakukan penyesuaian agar tercipta standarisasi dalam penentuan harga transfer. Ujung dari kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka sengketa terkait kegiatan transfer pricing.

"Kesepakatan dalam APA merupakan hal yang lazim dalam perpajakan internasional dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa pajak transfer pricing,” paparnya. Simak Kamus Pajak ‘Apa Itu Advance Pricing Agreement?’.

John menambahkan manfaat dengan terbitnya PMK 22/2020 ini salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Beleid ini secara rinci mengatur mekanisme penentuan harga transfer, prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permohonan pelaksanaan kesepakatan harga transfer.

"Selain memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak terkait transaksinya dengan wajib pajak lainnya dalam satu grup usaha, PMK ini juga memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan atau sering disebut low compliance cost," imbuh John.

Seperti diberitakan sebelumnya, Beleid yang diundangkan dan mulai berlaku pada 18 Maret ini mencabut aturan APA sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.7/PMK.03/2015. Simak artikel ‘Beleid Lama Dicabut, Ini PMK Baru Soal Advance Pricing Agreement’. (kaw)

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Permintaan Data/Informasi Wajib Pajak
Topik : PMK 22/2020, Advance Pricing Agreement, sengketa, pajak internasional, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 14:42 WIB
SE-38/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL