Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

A+
A-
7
A+
A-
7
Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) masih menyusun berbagai aspek teknis terkait dengan penunjukan penyedia platform marketplace dalam e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/9/2022).

Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan selain menyusun beberapa aspek teknis, pemerintah juga akan mencari momentum yang tepat untuk penerapannya.

“Ini harus kita matangkan dan betul-betul kami kelola," katanya.

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Bonarsius menuturkan ketentuan penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak telah diatur dalam Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Sesuai dengan pasal tersebut, menteri keuangan berwenang untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak.

Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak merupakan subjek pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang memfasilitasi transaksi. Misalnya, pihak lain penyedia sarana atau media transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Selain mengenai penunjukan penyedia platform marketplace dalam e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak, ada pula bahasan terkait dengan repatriasi harta peserta program pengungkapan sukarela.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Tidak Memberatkan Pelaku e-Commerce

Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan ada beberapa isu yang digodok terkait degan rencana penunjukan penyedia platform marketplace dalam e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak.

Adapun beberapa isu yang dimaksud seperti kriteria platform marketplace dalam e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak. Ada pula isu menyangkut ketentuan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Bonarsius mengatakan terdapat 2 prinsip yang menjadi pedoman DJP dalam menyusun aturan teknis. Pertama, ketentuan tidak memberatkan pelaku e-commerce. Kedua, pelaku e-commerce memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya.

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

"Kami berusaha sedemikian rupa tidak mengubah sistem yang ada. Itu saja kita kelola, tapi memang ada mungkin keharusan-keharusan [yang harus dilaksanakan pelaku e-commerce]," katanya. (DDTCNews)

Status Pedagang dalam e-Commerce

Bonarsius menyebut salah satu tantangan dalam menyusun kebijakan tersebut, yaitu banyaknya pedagang dalam e-commerce yang bukan pengusaha kena pajak (PKP). Penyedia platform akan diminta membuat sistem yang dapat membedakan dan memberi tanda pedagang PKP dan non-PKP.

Para pedagang akan diminta menyampaikan statusnya kepada penyedia platform marketplace dalam e-commerce. Jika pedagang PKP menjual barang strategis, penyedia platform juga akan menandai produknya untuk memperoleh fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut.

Baca Juga: Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

"Konsep itu yang kami bangun. Marketplace tinggal terima bersih saja dan tidak ada tanggung jawab marketplace di situ. Lalu tanggung jawab siapa? Balik lagi, pengusahanya sendiri,” ujar Bonarsius. (DDTCNews)

Ekonomi Digital

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi digital.

Suahasil mengatakan salah satu kebijakan tersebut berupa pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Dalam hal ini, ekonomi digital menjadi salah satu dari 18 industri pionir yang dapat mengajukan tax holiday.

Baca Juga: 459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

"Sebagai industri pionir, sejak 2018 dimasukkan sebagai kelompok industri yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday di Indonesia," katanya. (DDTCNews)

Repatriasi Harta

Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) masih memiliki waktu hingga Jumat pekan ini untuk merepatriasi hartanya ke Indonesia. Seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 196/2021, harta harus dialihkan ke Indonesia paling lambat pada 30 September 2022.

“Pengalihan harta bersih ke dalam wilayah NKRI ... dilakukan melalui bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan," bunyi Pasal 15 ayat (2) PMK 196/2021. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Wacana Pajak Kekayaan

Terkait dengan ide penerapan pajak kekayaan di Indonesia, Kasubdit Dampak Kebijakan DJP Eureka Putra mengatakan harus ada perincian ketentuan guna mengantisipasi risiko-risiko yang ada. Salah satunya adanya potensi capital outflow.

Menurutnya, jika ingin diterapkan, kebijakan tersebut harus dirumuskan secara sederhana dan adil baik dari sisi tujuan kebijakan, wajib pajak yang dikenai pajak kekayaan, threshold, model, dan tarif yang dikenakan atas harta.

"Bisa jadi orang-orang kelihatan hartanya banyak tapi kemampuan membayar pajak jenis baru ini kesulitan. Contohnya orang pensiun,” ujarnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya

Penawaran ORI-022

Pemerintah segera menawarkan surat berharga negara (SBN) ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 022 mulai 26 September 2022 mendatang.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mengumumkan penetapan kupon ORI-022 jenis fixed rate sebesar 5,95% per tahun. Penawaran itu lebih tinggi ketimbang kupon seri ORI-021 yang ditawarkan Januari lalu sebesar 4,9%.

"Pemerintah berencana menerbitkan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI-022 yang akan ditawarkan untuk secara online," bunyi keterangan tertulis DJPPR. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Penyampaian SPT Digital Bertambah, Begini Kata Dirjen Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, marketplace, e-commerce, UU KUP, pihak ketiga, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya