Soal Pajak Digital, Prancis & AS Rencanakan Kesepakatan 15 Hari Lagi

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk mencoba menyelesaikan perselisihan terkait dengan pajak digital Prancis selama dua minggu ke depan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari perang dagang trans-Atlantik.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan telah berbicara dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin. Mereka memutuskan untuk meningkatkan upaya agar mencapai kesepakatan tentang pajak digital melalui Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Kami memberi satu sama lain waktu tepat 15 hari, sampai pertemuan kami berikutnya, yang direncanakan di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos-Swiss pada akhir Januari," kata Le Maire, Selasa (7/1/2020).

Le Maire berharap AS tidak akan menjatuhkan sanksi apapum selama jangka waktu 2 minggu tersebut. Dia menambahkan setiap keputusan pengambilan dari AS pada dasarnya akan mengakhiri upaya diskusi. Paris, sambungnya, memiliki dukungan dari Uni Eropa (UE) untuk masalah ini.

Lebih lanjut, Le Maire berujar masalah sengketa pajak digital adalah masalah umum antara AS dengan Eropa. Menurut dia, negara anggota UE lainnya juga tengah merencanakan pajak digital mereka sendiri.

"Apakah kita menginginkan kesepakatan tentang pajak digital melalui OECD atau apakah kita bersiap untuk mode konfrontasi yang tidak akan menjadi konflik antara Prancis dan AS, tetapi konflik perdagangan antara UE dan AS?” ungkapnya.

Namun, dia menegaskan pajak digital Prancis akan dihentikan jika konsensus tentang pajak digital tercapai. Selain itu, Le Maire menyatakan siap untuk mendukung semua upaya yang memungkinkan dimulainya negosiasi melalui WTO

"Reformasi WTO adalah salah satu prioritas utama Prancis. Ini karena lebih baik menyelesaikan masalah perdagangan dalam badan multilateral daripada secara bilateral," kata Le Maire.

Sementara itu, Komisaris Perdagangan UE yang baru Phil Hogan mengatakan Komisi Eropa akan mendukung Prancis dalam sengketa pajak digitalnya dengan AS. Lebih lanjut, Hogan berencana untuk bertemu dengan mitranya di AS guna menemukan landasan bersama mengenai permasalahan ini.

"Komisi Eropa akan berdiri bersama Prancis dan semua negara anggota lainnya yang ingin memiliki hak berdaulat untuk mengenakan pajak digital perusahaan dengan cara yang adil," ucap Hogan. (kaw)