Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Sidang Online Pengadilan Pajak Diyakini Pangkas Biaya dan Hemat Waktu

A+
A-
2
A+
A-
2
Sidang Online Pengadilan Pajak Diyakini Pangkas Biaya dan Hemat Waktu

Ilustrasi. (foto: nccourts.gov)

JAKARTA, DDTCNews – Persidangan online di Pengadilan Pajak diyakini dapat meringankan biaya yang dikeluarkan wajib pajak dan negara.

Hal tersebut tergambar dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 30 Desember 2021—19 Januari 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 77,24% peserta debat setuju tetap diberlakukannya persidangan online di Pengadilan Pajak pascapandemi Covid-19.

Dari 123 pengisi survei tersebut, sebanyak 85% setuju dan sangat setuju persidangan online di Pengadilan Pajak dapat meringankan biaya yang dikeluarkan wajib pajak. Sisanya, banyak 15% pengisi survei menyatakan kurang setuju dan tidak setuju.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun


Potensi penurunan biaya juga diyakini juga berlaku untuk pemerintah atau negara. Sebanyak 83% pengisi survei setuju dan sangat setuju dengan adanya dampak pada keringanan biaya yang dikeluarkan negara. Sementara 17% responden kurang setuju dan tidak setuju.


Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Budi mengatakan setuju dengan tetap diberlakukannya persidangan online di Pengadilan Pajak pascapandemi Covid-19. Namun demikian, menurutnya, persidangan secara offline (tatap muka langsung) masih tetap diperlukan.

“Dalam masa pandemi sidang virtual memang sangat membantu sekali, baik dalam menekan cost maupun waktu. Namun, sidang secara offline saya rasa masih sangat diperlukan,” tulisnya.

Wilis pun sepakat dengan persidangan online di Pengadilan Pajak, akan ada minimalisasi biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan. Namun demikian, dia meminta agar ada pemberitahuan mekanisme secara detail kepada pihak yang bersengketa agar persidangan secara online berjalan lancar.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Berdasarkan pada hasil survei, sebanyak 86% responden menyatakan setuju dan sangat setuju persidangan online di Pengadilan Pajak dapat menghemat waktu persidangan. Sementara itu, sebanyak 14% tidak setuju.


Rizqy berpendapat persidangan online di Pengadilan Pajak lebih efektif dan efisien. Masing-masing pihak, sambungnya, dapat memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Hal ini penting terutama jika selama ini harus menempuh jarak cukup jauh ke Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

“Jadi, dengan adanya sidang online ini, kita tidak perlu repot dengan waktu, jarak tempuh, dan biaya yang harus kita keluarkan untuk mengurus persidangan tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, awalnya, penerapan persidangan online menjadi pilihan majelis-majelis sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) mulai Juni 2020. Selanjutnya, mulai Agustus 2021, persidangan online juga mulai dilakukan pada majelis-majelis sidang di tempat kedudukan (Jakarta).

Skema persidangan online ini sudah diamanatkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No.KEP-016/PP/2020. Salah satu pertimbangan diterbitkannya keputusan ini adalah tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan 2 payung hukum yang telah ada. Pertama, Undang-Undang (UU) Pengadilan Pajak. Kedua,Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Adapun tata cara persidangan secara elektronik tercantum dalam lampiran KEP-016/PP/2020. Persidangan secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan dan/atau pengucapan putusan sesuai dengan rencana umum sidang yang sudah ditetapkan oleh panitera pengganti. (kaw)

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi
Topik : debat, debat perpajakan, pajak, pengadilan pajak, sidang, sidang online, persidangan online, survei

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus