Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

A+
A-
2
A+
A-
2
77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 77,24% peserta debat setuju dengan tetap diberlakukannya persidangan online di Pengadilan Pajak pascapandemi Covid-19.

Debat DDTCNews hingga Rabu, 19 Januari 2022 pukul 15.00 WIB diikuti 123 peserta pemberi komentar dan pengisi survei. Dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 95 peserta atau 77,24% menyatakan setuju dengan pemberlakuan persidangan online pascapandemi Covid-19.

DDTCNews menetapkan Lina Lutfiana dan Benny Kurniawan sebagai pemenang debat periode 30 Desember 2021—19 Januari 2022 yang mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000. Pemenang dipilih dari seluruh peserta yang memberikan komentar dan mengisi survei.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Lina Lutfiana menyatakan setuju karena belajar dari pandemi Covid-19, masyarat dituntut agar makin melek teknologi dan beradaptasi cepat dengan digitalisasi. Menurutnya, teknologi makin berperan penting karena keberadaannya mampu mendukung kegiatan masyarakat.

“Begitu juga dengan [dukungan terhadap] sidang yang dilakukan secara virtual. Walaupun pandemi nanti sudah berakhir, hal itu tetap bisa dilakukan,” ujarnya.

Namun demikian, menurutnya, persidangan secara online dilakukan dengan beberapa catatan. Pertama, pihak yang terlibat dalam persidangan setuju dengan sidang virtual. Kedua, perangkat yang digunakan dalam persidangan online sudah memadai.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Ketiga, sidang virtual yang dilakukan tidak memunculkan hambatan. Jika melihat pelaksanaan persidangan online saat pandemi bisa berjalan lancar, dia meyakini implementasinya pada masa pacapandemi juga baik.

Sementara itu, Benny Kurniawan menyatakan tidak setuju dengan adanya persidangan online pascapandemi. Menurutnya, adanya persidangan online karena force majeure yang dapat berubah setelah status pandemi menjadi endemi.

Menurut dia, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet di Indonesia masih belum mumpuni. Belajar dari pengalaman ketika berkegiatan secara online, lanjutnya, masih adaa kendala seperti video call terputus atau terjeda dan lainnya.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Selain itu, masih banyak penyimpanan bukti dalam bentuk hardcopy. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan para pihak dalam proses persidangan. Selain itu, ada kebutuhan waktu yang lebih lama dari biasanya.

“Pun jika dokumen/bukti tersebut didigitalisasi, yang sebelumnya masih berupa hardcopy. Hemat saya, ke depan tiap provinsi ada Pengadilan Pajak,” katanya.

Seperti diketahui, awalnya, penerapan persidangan online menjadi pilihan majelis-majelis sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) mulai Juni 2020. Selanjutnya, mulai Agustus 2021, persidangan online juga mulai dilakukan pada majelis-majelis sidang di tempat kedudukan (Jakarta).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Skema persidangan online ini sudah diamanatkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No.KEP-016/PP/2020. Salah satu pertimbangan diterbitkannya keputusan ini adalah tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan 2 payung hukum yang telah ada. Pertama, Undang-Undang (UU) Pengadilan Pajak. Kedua,Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Adapun tata cara persidangan secara elektronik tercantum dalam lampiran KEP-016/PP/2020. Persidangan secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan dan/atau pengucapan putusan sesuai dengan rencana umum sidang yang sudah ditetapkan oleh panitera pengganti. (kaw)

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Topik : debat, debat perpajakan, pajak, pengadilan pajak, sidang, sidang online, persidangan online

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus