Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Setuju Sidang Online Pengadilan Pajak? Tulis Komentar, Rebut Hadiahnya

A+
A-
10
A+
A-
10
Setuju Sidang Online Pengadilan Pajak? Tulis Komentar, Rebut Hadiahnya

JAKARTA, DDTCNews – Di tengah berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena terjadinya pandemi Covid-19, Pengadilan Pajak mulai melaksanakan persidangan online atau elektronik.

Awalnya, penerapan persidangan online menjadi pilihan majelis-majelis sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) mulai Juni 2020. Selanjutnya, mulai Agustus 2021, persidangan online juga mulai dilakukan pada majelis-majelis sidang di tempat kedudukan (Jakarta).

Skema persidangan online ini sudah diamanatkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No.KEP-016/PP/2020. Salah satu pertimbangan diterbitkannya keputusan ini adalah tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan 2 payung hukum yang telah ada. Pertama, Undang-Undang (UU) Pengadilan Pajak. Kedua,Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam keputusan itu disebutkan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan memutus sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi konferensi video.

Adapun tata cara persidangan secara elektronik tercantum dalam lampiran KEP-016/PP/2020. Persidangan secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan dan/atau pengucapan putusan sesuai dengan rencana umum sidang yang sudah ditetapkan oleh panitera pengganti.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Pada proses awal, panitera pengganti mengirimkan surat pemberitahuan/panggilan sidang kepada para pihak melalui sarana elektronik. Surat ini dilampiri formulir persetujuan yang harus disampaikan kembali kepada Pengadilan Pajak paling lambat 3 hari sebelum sidang dilaksanakan.

Jika formulir persetujuan tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, persidangan dilaksanakan tidak secara elektronik. Jika pemohon banding/penggugat menyatakan tidak setuju dengan persidangan online, mereka dapat hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Pajak.

Mengutip TC Media Edisi 122 Tahun 2021, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim mengatakan salah satu target khusus Pengadilan Pajak adalah memaksimalkan pelaksanaan persidangan online. Oleh karena itu, proses bisnis berbasis teknologi informasi makin ditingkatkan.

Baca Juga: Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

“Saya harapkan pencapaian penyelesaian sengketa pajak dengan prinsip cepat, murah dan sederhana dapat terlaksana di tengah kondisi pandemi saat ini. Selanjutnya, saya juga berharap bahwa roadmap yang sudah dicapai saat ini dapat diteruskan,” ujarnya.

Dalam sebuah webinar, Ketua Tim Evaluasi dan Perumus Peraturan, Tata Tertib, dan Teknis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik di Pengadilan Pajak L.Y. Hari Sih Advianto menjelaskan cara konvensional dianggap sudah tidak mampu mengatasi permasalahan sengketa yang makin banyak.

“Namun, tantangan pengadilan secara online diantaranya adalah belum adanya landasan khusus yang dapat merujuk persidangan elektronik di Pengadilan Pajak, gangguan jaringan komunikasi baik pihak PP ataupun pihak lain, serta belum semua pihak internal dan eksternal yang mendukung diberlakukannya persidangan secara elektronik,” jelasnya.

Baca Juga: PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju persidangan online di Pengadilan Pajak tetap diberlakukan pascapandemi Covid-19? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Baca Juga: Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Rabu, 19 Januari 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 21 Januari 2022. (kaw)

Topik : debat, debat pajak, pajak, persidangan online, persidangan elektronik, pengadilan pajak, pandemi
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Setuju 
95
77.24%

Lina Lutfiana

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:42 WIB
Saya setuju dengan persidangan online di Pengadilan Pajak pasca pandemi tetap dilakukan. Saya beralasan karena di momen pandemi ini masyarakat dituntut semakin melek teknologi dan beradaptasi dengan cepat dengan teknologi. Ibaratnya teknologi ini semakin penting peran dan keberadaannya untuk menduku ... Baca lebih lanjut

Oktaviani

Senin, 17 Januari 2022 | 14:20 WIB
Saya kurang setuju dengan kebijakan sidang online pengadilan pajak, karena banyak sekali kelemahan yang akan dirasakan apalagi banyak masyarakat yang masih belum melek akan teknologi sehingga perlu diadakannya sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu, bisa menimbulkan potensi diretasnya data serta re ... Baca lebih lanjut

Wahyu Rizky Nugroho

Senin, 17 Januari 2022 | 10:40 WIB
Saya Kurang setuju jika PascaPandemi masih mengunakan mekanisme sidang online di Pengadilan Pajak. Karena salah satu tujuan dilaksanakan sidang online adalah adanya Pandemi yang menyebabkan aktivitas bertemu secara fisik yang dibatasi. Mengenai adanya tuntunan zaman yang mengharuskan proses persidan ... Baca lebih lanjut

Siti Chairunnisa

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:00 WIB
setuju , karena adanya perkembangan yang lebih maju lagi selain itu juga dapat mengurangi biaya pengeluaran negara

Ayu Sekar

Sabtu, 15 Januari 2022 | 12:08 WIB
Lebih pro sama persidangan offline di Pengadilan Pajak diberlakukan. Meski pandemi, kita tetap bisa hadir. Dengan catatan, harus mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena persidangan online, tentunya lebih banyak kekurangannya, seperti terkendala jaringan, dan pada bebe ... Baca lebih lanjut

Rara

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:35 WIB
Saya setuju karena dengan adanya persidangan online seperti ini akan lebih memudahkan dan efisien apalagi di masa pandemo seperti ini. Namun, memang hanya diperuntukkan untuk kasus tertentu saja. #MariBicara

Alexa

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:18 WIB
menurut saya jangan semua persidangan di-online-kan, hanya yang memerlukan waktu singkat dan sedikit berkas dokumen. Supaya persidangan tidak dianggap remeh atau bahkan kemungkinan mencakup masyarakat yang kekurangan fasilitas untuk menjalani persidangan online

Supriyanto

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:14 WIB
Saya tidak setuju karena untuk diwujudkannya persidangan online perlu penyuluhan terlebih dahulu kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat paham akan teknologi modern dan itu akan memakan waktu.

lvia

Jum'at, 14 Januari 2022 | 23:39 WIB
saya setuju dengan skema ini, adanya kebebasan yang diberikan oleh negara. Pilihan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan dalam menghadiri persidangan. Bagi mereka yang paham menggunakan elektronik modern dapat memilih persidangan online; tidak semata mata karena tingkat covid yang masih tergol ... Baca lebih lanjut

Auliya Sabrina

Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:16 WIB
Saya setuju persidangan online di Pengadilan Pajak tetap diberlakukan pascapandemi Covid-19, salah satu kelebihannya yakni pencapaian penyelesaian sengketa pajak dengan prinsip cepat, murah dan sederhana. #MariBicara
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:08 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Harta Belum Diungkap, Peserta Tax Amnesty Tak Ikut PPS? Ini Risikonya

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Kepdirjen Belum Dicabut, PKP Dapat Terus Gunakan e-Faktur Host to Host

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:51 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Sisa Sepekan, Setoran PPh Final Wajib Pajak Tembus Rp30 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut