Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Setuju Sidang Online Pengadilan Pajak? Tulis Komentar, Rebut Hadiahnya

A+
A-
10
A+
A-
10
Setuju Sidang Online Pengadilan Pajak? Tulis Komentar, Rebut Hadiahnya

JAKARTA, DDTCNews – Di tengah berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena terjadinya pandemi Covid-19, Pengadilan Pajak mulai melaksanakan persidangan online atau elektronik.

Awalnya, penerapan persidangan online menjadi pilihan majelis-majelis sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) mulai Juni 2020. Selanjutnya, mulai Agustus 2021, persidangan online juga mulai dilakukan pada majelis-majelis sidang di tempat kedudukan (Jakarta).

Skema persidangan online ini sudah diamanatkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No.KEP-016/PP/2020. Salah satu pertimbangan diterbitkannya keputusan ini adalah tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan 2 payung hukum yang telah ada. Pertama, Undang-Undang (UU) Pengadilan Pajak. Kedua,Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam keputusan itu disebutkan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan memutus sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi konferensi video.

Adapun tata cara persidangan secara elektronik tercantum dalam lampiran KEP-016/PP/2020. Persidangan secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan dan/atau pengucapan putusan sesuai dengan rencana umum sidang yang sudah ditetapkan oleh panitera pengganti.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Pada proses awal, panitera pengganti mengirimkan surat pemberitahuan/panggilan sidang kepada para pihak melalui sarana elektronik. Surat ini dilampiri formulir persetujuan yang harus disampaikan kembali kepada Pengadilan Pajak paling lambat 3 hari sebelum sidang dilaksanakan.

Jika formulir persetujuan tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, persidangan dilaksanakan tidak secara elektronik. Jika pemohon banding/penggugat menyatakan tidak setuju dengan persidangan online, mereka dapat hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Pajak.

Mengutip TC Media Edisi 122 Tahun 2021, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim mengatakan salah satu target khusus Pengadilan Pajak adalah memaksimalkan pelaksanaan persidangan online. Oleh karena itu, proses bisnis berbasis teknologi informasi makin ditingkatkan.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

“Saya harapkan pencapaian penyelesaian sengketa pajak dengan prinsip cepat, murah dan sederhana dapat terlaksana di tengah kondisi pandemi saat ini. Selanjutnya, saya juga berharap bahwa roadmap yang sudah dicapai saat ini dapat diteruskan,” ujarnya.

Dalam sebuah webinar, Ketua Tim Evaluasi dan Perumus Peraturan, Tata Tertib, dan Teknis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik di Pengadilan Pajak L.Y. Hari Sih Advianto menjelaskan cara konvensional dianggap sudah tidak mampu mengatasi permasalahan sengketa yang makin banyak.

“Namun, tantangan pengadilan secara online diantaranya adalah belum adanya landasan khusus yang dapat merujuk persidangan elektronik di Pengadilan Pajak, gangguan jaringan komunikasi baik pihak PP ataupun pihak lain, serta belum semua pihak internal dan eksternal yang mendukung diberlakukannya persidangan secara elektronik,” jelasnya.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju persidangan online di Pengadilan Pajak tetap diberlakukan pascapandemi Covid-19? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Rabu, 19 Januari 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 21 Januari 2022. (kaw)

Topik : debat, debat pajak, pajak, persidangan online, persidangan elektronik, pengadilan pajak, pandemi
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Setuju 
95
77.24%

Lina Lutfiana

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:42 WIB
Saya setuju dengan persidangan online di Pengadilan Pajak pasca pandemi tetap dilakukan. Saya beralasan karena di momen pandemi ini masyarakat dituntut semakin melek teknologi dan beradaptasi dengan cepat dengan teknologi. Ibaratnya teknologi ini semakin penting peran dan keberadaannya untuk menduku ... Baca lebih lanjut

Oktaviani

Senin, 17 Januari 2022 | 14:20 WIB
Saya kurang setuju dengan kebijakan sidang online pengadilan pajak, karena banyak sekali kelemahan yang akan dirasakan apalagi banyak masyarakat yang masih belum melek akan teknologi sehingga perlu diadakannya sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu, bisa menimbulkan potensi diretasnya data serta re ... Baca lebih lanjut

Wahyu Rizky Nugroho

Senin, 17 Januari 2022 | 10:40 WIB
Saya Kurang setuju jika PascaPandemi masih mengunakan mekanisme sidang online di Pengadilan Pajak. Karena salah satu tujuan dilaksanakan sidang online adalah adanya Pandemi yang menyebabkan aktivitas bertemu secara fisik yang dibatasi. Mengenai adanya tuntunan zaman yang mengharuskan proses persidan ... Baca lebih lanjut

Siti Chairunnisa

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:00 WIB
setuju , karena adanya perkembangan yang lebih maju lagi selain itu juga dapat mengurangi biaya pengeluaran negara

Ayu Sekar

Sabtu, 15 Januari 2022 | 12:08 WIB
Lebih pro sama persidangan offline di Pengadilan Pajak diberlakukan. Meski pandemi, kita tetap bisa hadir. Dengan catatan, harus mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena persidangan online, tentunya lebih banyak kekurangannya, seperti terkendala jaringan, dan pada bebe ... Baca lebih lanjut

Rara

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:35 WIB
Saya setuju karena dengan adanya persidangan online seperti ini akan lebih memudahkan dan efisien apalagi di masa pandemo seperti ini. Namun, memang hanya diperuntukkan untuk kasus tertentu saja. #MariBicara

Alexa

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:18 WIB
menurut saya jangan semua persidangan di-online-kan, hanya yang memerlukan waktu singkat dan sedikit berkas dokumen. Supaya persidangan tidak dianggap remeh atau bahkan kemungkinan mencakup masyarakat yang kekurangan fasilitas untuk menjalani persidangan online

Supriyanto

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:14 WIB
Saya tidak setuju karena untuk diwujudkannya persidangan online perlu penyuluhan terlebih dahulu kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat paham akan teknologi modern dan itu akan memakan waktu.

lvia

Jum'at, 14 Januari 2022 | 23:39 WIB
saya setuju dengan skema ini, adanya kebebasan yang diberikan oleh negara. Pilihan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan dalam menghadiri persidangan. Bagi mereka yang paham menggunakan elektronik modern dapat memilih persidangan online; tidak semata mata karena tingkat covid yang masih tergol ... Baca lebih lanjut

Auliya Sabrina

Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:16 WIB
Saya setuju persidangan online di Pengadilan Pajak tetap diberlakukan pascapandemi Covid-19, salah satu kelebihannya yakni pencapaian penyelesaian sengketa pajak dengan prinsip cepat, murah dan sederhana. #MariBicara
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap