PEMBIAYAAN APBN

Semester II/2021, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp515,1 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 12 Juli 2021 | 16:47 WIB
Semester II/2021, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp515,1 Triliun

Materi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Bangga) DPR, Senin (12/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto sepanjang semester I/2021 telah mencapai Rp443,0 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan outlook pembiayaan utang pemerintah sepanjang tahun ini akan senilai Rp958,1 triliun atau lebih kecil dari rencana awal Rp1.177,4 triliun. Menurutnya, sisa pembiayaan utang senilai Rp515,1 triliun akan direalisasikan pada semester ini.

"Ini hal yang bagus. Berarti kami mengurangi kenaikan utang yang harusnya Rp1.177 triliun menjadi Rp958 triliun atau turun 18,6%," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

Baca Juga:
Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Sri Mulyani mengatakan outlook pembiayaan utang tahun ini dipengaruhi defisit APBN juga diprediksi lebih rendah dari rencana awal. Selain itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan tambahan saldo anggaran lebih (SAL) pada pembiayaan lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan tambahan SAL dapat dilakukan untuk tambahan investasi pemerintah dalam rangka penyelesaian Jalan Tol Transsumatera I dan infrastruktur transportasi lainnya.

Mengenai defisit APBN, outlook akan mencapai Rp939,6 triliun atau lebih kecil dari rencana awal Rp1.006,4 triliun. Meski demikian, secara rasio, perkiraan defisit tersebut setara 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB), persis seperti yang direncanakan pemerintah dalam UU APBN.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Secara umum, Sri Mulyani menilai kinerja penerimaan dan penyerapan anggaran tergolong bagus pada semester I/2021. Outlook penerimaan negara 2021 yang didominasi perpajakan akan mencapai Rp1.760,7 triliun atau tumbuh 6,9% dari tahun lalu. Angka itu juga setara dengan 101,0% terhadap target Rp1.743,6 triliun.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah memproyeksi realisasinya akan senilai Rp2.700,4 triliun atau Rp98,2% dari pagu Rp2.750,0 triliun. Outlook belanja itu tetap tumbuh 4,0% dari realisasi tahun lalu yang tercatat senilai Rp2.595,5 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:45 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Dapat Kredit dari Bank dengan Jaminan Aset? Dilaporkan di SPT Tahunan

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak