Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Semester II/2020, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang Rp900 Triliun

A+
A-
3
A+
A-
3
Semester II/2020, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang Rp900 Triliun

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat utang sebesar Rp900,4 triliun paruh pertama ini seiring dengan perubahan postur APBN 2020 yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Riko Amir menjabarkan sisa penerbitan surat berharga negara (SBN) pada semester II/2020 tidak seluruhnya akan diserap pasar.

"Kalau sisa Rp900,4 triliun ini semuanya diserap oleh pasar jelas tidak mungkin, jadi tetap akan ada burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) untuk ini," kata Riko, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: Masa Berlaku Pembebasan PPN Masker Medis Diperpanjang, Ini Sebabnya

Berdasarkan Perpres No. 72/2020, kebutuhan pembiayaan utang melalui SBN secara neto mencapai Rp1.173,73 triliun. Pembiayaan utang melalui pinjaman ditargetkan Rp46,72 triliun. Adapun total pembiayaan mencapai Rp1.220,4 triliun.

Adanya burden sharing dengan BI, lanjut Riko, pemerintah berharap beban bunga utang yang perlu ditanggung oleh pemerintah pada APBN tahun ini dan tahun-tahun ke depan bisa semakin ditekan.

Nanti, BI menanggung sebagian beban bunga utang yang timbul akibat kebutuhan pembiayaan yang meningkat seiring dengan kebutuhan belanja yang meningkat dan pendapatan negara yang tertekan akibat Covid-19.

Baca Juga: Dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 Tembus Rp356 T, Ini Perinciannya

BI juga saat ini sudah mulai membeli SBN berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tahap I sejak 21 April 2020. Total SBN yang dibeli BI sejak April hingga Juni 2020 ini mencapai Rp30,3 triliun.

Ke depan, Kementerian Keuangan dan BI akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tahap II. Dalam SKB itu, pemerintah akan menerbitkan SBN skema khusus yang akan dibeli oleh BI.

"Dengan SBN skema khusus ada dua pesan utama. Pertama, ada burden sharing dan juga memastikan SBN yang kami sampaikan pada lelang domestik ini masih sejalan dengan yang diekspektasikan oleh pasar," tutur Riko.

Baca Juga: 2021, Pemerintah Bidik Tingkat Kemiskinan pada Kisaran 9,2%-9,7%

Ke depan, rasio utang terhadap PDB diekspektasikan berada pada level 37,64% dari PDB hingga 38,5% dari PDB. Per Mei 2020, DJPPR mencatat rasio utang terhadap PDB sudah mencapai 32,09% dari PDB. (rig)

Topik : pembiayaan, SBN, surat utang, APBN 2020, kementerian keuangan, bank indonesia, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:05 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK