Berita
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Review
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Juni 2020 | 06:57 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 03 Juni 2020 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 3 JUNI-9 JUNI 2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Selain Sanksi Administratif, Penghitungan Imbalan Bunga Juga Diubah

A+
A-
2
A+
A-
2
Selain Sanksi Administratif, Penghitungan Imbalan Bunga Juga Diubah

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana mengubah besaran imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. Rencana pemerintah ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (10/9/2019).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan penggunaan suku bunga acuan Bank Indonesia sebagai dasar perhitungan besaran imbalan bunga.

Dengan demikian, hal tersebut akan sejalan dengan rencana pemerintah yang mengubah besaran sanksi administratif perpajakan yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Baca Juga: Cegah Penyalahgunaan Insentif Pajak, Ini Langkah Pengawasan DJP

“Kami sedang mempertimbangkan formula untuk imbalan bunga berdasarkan besaran suku bunga, tetapi seperti apa formulasinya, kita lihat nanti ya,” ujarnya.

Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), imbalan bunga akan diberikan kepada wajib pajak apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Imbalan bunga tersebut sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Imbalan bunga juga diberikan atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Baca Juga: Sudah Masuk UU, Pajak Digital Indonesia akan Diinvestigasi AS

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti laporan terbaru OECD bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019. OECD melihat pemangkasan tarif pajak perusahaan yang telah berlanjut di beberapa negara. Namun, pemangkasannya sudah kurang signifikan daripada yang diperkenalkan pada 2018.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tarif Efektif

Dalam laporan terbaru bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019’, OECD memaparkan pemangkasan tarif pajak perusahaan justru dilakukan negara-negara yang memiliki tarif pajak awal lebih tinggi. Hal ini mengarah ke konvergensi lebih lanjut dalam tarif pajak perusahaan di seluruh negara.

Baca Juga: Insentif PPh Pasal 21 DTP Dapat Diakui Sebagai Kredit Pajak Karyawan

Untuk Indonesia, Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar latah dalam pengambilan keputusan pemangkasan tarif PPh badan. Investor, sambungnya, akan mempertimbangkan beasaran beban pajak yang secara actual diterima investor atau effective tax rate.

Effective tax rate ini bisa jadi lebih rendah dari tarif PPh badan yang tercantum dalam UU. Hal ini dikarenakan adanya rezim khusus atas suatu transaksi, pembebasan pajak dividen, depresiasi dipercepat, dan sebagainya.

  • Setingkat PP atau PMK

Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani berpendapat pemerintah seharusnya mengupayakan insentif perpajakan yang hanya berada di tataran perubahan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri keuangan (PMK). Hal ini penting agar insentif bisa cepat dieksekusi.

Baca Juga: Pegawai DJP Mulai Masuk Kantor, Layanan Telepon Kring Pajak Dibuka

“Misalnya, tentang evaluasi ulang jenis-jenis PPh final. Ketentuan ini masih bisa ditinjau ulang lewat revisi PP atau PMK terkait,” katanya.

  • Samakan Tarif Bea Masuk

Pemerintah India berjanji menyamakan tarif bea masuk produk minyak kelapa sawit olahan impor (refined bleached deodorized palm oil/RBDPO) dari Malaysia dan Indonesia. Selama ini India mengenakan tarif bea masuk yang berbeda yakni 45% untuk produk asal Malaysia dan 54% untuk produk asal Indonesia.

Nantinya bea masuk produk minyak sawit olahan dari Malaysia akan dinaikkan sehingga sama dengan tarif bea masuk produk sejenis asal Indonesia. Rencana kebijakan ini diperkirakan akan mulai terealisasi pada 2019.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler
  • Pakai Acuan Inflasi

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan berharap kenaikan tarif cukai industri hasil tembakau tahun depan mengikuti angka inflasi saja. Hal ini karena kinerja industri tembakau sedang lesu. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, sanksi administratif, pemeriksaan, bunga imbalan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 Mei 2020 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 12 Mei 2020 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 11 Mei 2020 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 09 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:50 WIB
KONSULTASI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:28 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:04 WIB
KEPABEANAN