Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Laporan Terbaru OECD: Laju Reformasi Pajak Melambat

A+
A-
1
A+
A-
1
Laporan Terbaru OECD: Laju Reformasi Pajak Melambat

Tampilan depan laporan OECD bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019’, 

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendesak agar setiap negara menjalankan langkah yang lebih berani untuk menjawab tantangan di masa depan. Desakan ini muncul setelah laju reformasi pajak melambat di sebagian besar ekonomi utama.

Dalam laporan terbaru bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019’, OECD menyoroti mulai lebih sedikit negara yang telah memperkenalkan paket reformasi pajak komprehensif pada 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pascal Saint-Amans, Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan negara-negara menghadapi banyak tantangan signifikan, seperti perlambatan ekonomi, penuaan populasi, ketimpangan pendapatan dan kekayaan, serta perubahan skema pekerjaan dan iklim.

Baca Juga: Memungut PPN atas Transaksi Digital

“[Pada saat menghadapi tantangan itu] reformasi pajak struktural tampaknya mulai berkurang. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, jelas diperlukan tindakan yang lebih berani,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi OECD, Senin (9/9/2019).

Reformasi pajak paling komprehensif diperkenalkan di Belanda. Perubahan pajak signifikan lainnya telah diterapkan di Lithuania (pajak tenaga kerja), Australia (PPh orang pribadi), Italia (PPh badan) dan Polandia (PPh orang pribadi dan badan). Di negara-negara lain, reformasi pajak pada 2019 kurang signifikan dan sering dilakukan sedikit demi sedikit.

Dalam laporan itu, OECD menjelaskan reformasi pajak terbaru di semua negara OECD. Selain itu, OECD juga memberikan cuplikan reformasi pajak terbaru di Indonesia, Argentina dan Afrika Selatan. Salah satu aspek yang disorot OECD di Indonesia adalah pemangkasan tarif final pajak UMKM.

Baca Juga: PPN Penggunaan Netflix Cs Diproyeksi Dongkrak Penerimaan Pajak 2020

OECD, masih dalam laporan tersebut, memaparkan langkah sejumlah negara yang terus menurunkan PPh orang pribadi, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah serta lansia. Beberapa negara juga memperluas insentif untuk mendukung tabungan pensiun dan penabung kecil.

Pemangkasan tarif pajak perusahaan telah berlanjut di seluruh negara. Namun, pemangkasannya sudah kurang signifikan daripada yang diperkenalkan pada 2018. Negara-negara yang memangkas tarif justru yang memiliki tarif pajak awal lebih tinggi.

“Ini mengarah ke konvergensi lebih lanjut dalam tarif pajak perusahaan di seluruh negara,” imbuh Pascal.

Baca Juga: Pemerintah Janjikan Diskon 30% PPh Badan Bagi Perusahaan Kecil

Lebih lanjut, upaya untuk memerangi penghindaran pajak perusahaan telah berkembang melalui adopsi reformasi signifikan, sejalan dengan proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD/G20.

Selain itu, tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi terus menimbulkan kekhawatiran. Apalagi, beberapa negara mengejar langkah-langkah sepihak (aksi unilateral) di tengah upaya global untuk mencapai solusi multilateral berbasis konsensus yang terus berlanjut.

Dalam laporan tersebut, OECD juga melihat sangat sedikit perubahan pada pajak properti. Hal ini menegaskan bahwa pajak tersebut tetap kurang dimanfaatkan, terlepas dari potensi peningkatan pendapatan dan peningkatan ekuitas.

Baca Juga: DJP: Penerapan PPh Transaksi Digital Tak Dilarang tapi Ada Catatannya

Stabilisasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) standar yang diamati di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir terus berlanjut. Tarif PPN standar yang tinggi telah menyebabkan sejumlah negara mencari cara alternatif untuk meningkatkan penerimaan PPN tambahan, khususnya melalui perang melawan penipuan PPN.

Selain itu, laporan tersebut juga mencatat tren kenaikan tarif cukai atas beberapa produk, seperti tembakau dan minuman manis. Ada pula pengenalan tarif perdagangan baru yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut di masa depan.

“Di sisi lain, langkah reformasi pajak terkait lingkungan telah melambat. Beberapa negara telah menurunkan pajak energi mereka atau telah melemahkan komitmen mereka untuk menyelaraskan pajak energi dengan biaya iklim. Ini bertentangan dengan tujuan pelestarian lingkungan,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?
Topik : OECD, reformasi pajak, tarif PPh, PPh badan, PPh OP, BEPS, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Mei 2020 | 13:36 WIB
REKONSILIASI FISKAL (17)
Senin, 18 Mei 2020 | 08:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 15 Mei 2020 | 15:36 WIB
PMK 48/2020
berita pilihan
Kamis, 28 Mei 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING