Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Laporan Terbaru OECD: Laju Reformasi Pajak Melambat

A+
A-
1
A+
A-
1
Laporan Terbaru OECD: Laju Reformasi Pajak Melambat

Tampilan depan laporan OECD bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019’, 

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendesak agar setiap negara menjalankan langkah yang lebih berani untuk menjawab tantangan di masa depan. Desakan ini muncul setelah laju reformasi pajak melambat di sebagian besar ekonomi utama.

Dalam laporan terbaru bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019’, OECD menyoroti mulai lebih sedikit negara yang telah memperkenalkan paket reformasi pajak komprehensif pada 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pascal Saint-Amans, Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan negara-negara menghadapi banyak tantangan signifikan, seperti perlambatan ekonomi, penuaan populasi, ketimpangan pendapatan dan kekayaan, serta perubahan skema pekerjaan dan iklim.

Baca Juga: Sejak 2017, 10 Negara Ini Utak Atik Tarif PPh OP Orang Kaya 

“[Pada saat menghadapi tantangan itu] reformasi pajak struktural tampaknya mulai berkurang. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, jelas diperlukan tindakan yang lebih berani,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi OECD, Senin (9/9/2019).

Reformasi pajak paling komprehensif diperkenalkan di Belanda. Perubahan pajak signifikan lainnya telah diterapkan di Lithuania (pajak tenaga kerja), Australia (PPh orang pribadi), Italia (PPh badan) dan Polandia (PPh orang pribadi dan badan). Di negara-negara lain, reformasi pajak pada 2019 kurang signifikan dan sering dilakukan sedikit demi sedikit.

Dalam laporan itu, OECD menjelaskan reformasi pajak terbaru di semua negara OECD. Selain itu, OECD juga memberikan cuplikan reformasi pajak terbaru di Indonesia, Argentina dan Afrika Selatan. Salah satu aspek yang disorot OECD di Indonesia adalah pemangkasan tarif final pajak UMKM.

Baca Juga: Uni Eropa Akan Perketat Aturan Bisnis Digital

OECD, masih dalam laporan tersebut, memaparkan langkah sejumlah negara yang terus menurunkan PPh orang pribadi, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah serta lansia. Beberapa negara juga memperluas insentif untuk mendukung tabungan pensiun dan penabung kecil.

Pemangkasan tarif pajak perusahaan telah berlanjut di seluruh negara. Namun, pemangkasannya sudah kurang signifikan daripada yang diperkenalkan pada 2018. Negara-negara yang memangkas tarif justru yang memiliki tarif pajak awal lebih tinggi.

“Ini mengarah ke konvergensi lebih lanjut dalam tarif pajak perusahaan di seluruh negara,” imbuh Pascal.

Baca Juga: 90 Yurisdiksi Sudah Menerapkan Regulasi CbCR, Indonesia?

Lebih lanjut, upaya untuk memerangi penghindaran pajak perusahaan telah berkembang melalui adopsi reformasi signifikan, sejalan dengan proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD/G20.

Selain itu, tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi terus menimbulkan kekhawatiran. Apalagi, beberapa negara mengejar langkah-langkah sepihak (aksi unilateral) di tengah upaya global untuk mencapai solusi multilateral berbasis konsensus yang terus berlanjut.

Dalam laporan tersebut, OECD juga melihat sangat sedikit perubahan pada pajak properti. Hal ini menegaskan bahwa pajak tersebut tetap kurang dimanfaatkan, terlepas dari potensi peningkatan pendapatan dan peningkatan ekuitas.

Baca Juga: OECD Sebut 52 Yurisdiksi Sudah Menyetorkan Dokumen Ratifikasi MLI

Stabilisasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) standar yang diamati di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir terus berlanjut. Tarif PPN standar yang tinggi telah menyebabkan sejumlah negara mencari cara alternatif untuk meningkatkan penerimaan PPN tambahan, khususnya melalui perang melawan penipuan PPN.

Selain itu, laporan tersebut juga mencatat tren kenaikan tarif cukai atas beberapa produk, seperti tembakau dan minuman manis. Ada pula pengenalan tarif perdagangan baru yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut di masa depan.

“Di sisi lain, langkah reformasi pajak terkait lingkungan telah melambat. Beberapa negara telah menurunkan pajak energi mereka atau telah melemahkan komitmen mereka untuk menyelaraskan pajak energi dengan biaya iklim. Ini bertentangan dengan tujuan pelestarian lingkungan,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

Topik : OECD, reformasi pajak, tarif PPh, PPh badan, PPh OP, BEPS, ekonomi digital
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 September 2020 | 11:03 WIB
PRANCIS
Selasa, 15 September 2020 | 08:30 WIB
EKONOMI DIGITAL
Senin, 14 September 2020 | 15:49 WIB
BELGIA
Jum'at, 11 September 2020 | 08:32 WIB
ITALIA
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG