Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Selain Evaluasi Rancangan, 2 Menteri Juga Pantau Perda yang Sudah Ada

A+
A-
1
A+
A-
1
Selain Evaluasi Rancangan, 2 Menteri Juga Pantau Perda yang Sudah Ada

Tampilan awal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. 

JAKARTA, DDTCNews – Selain mengevaluasi rancangan peraturan daerah (perda) pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), menteri dalam negeri dan menteri keuangan juga akan melakukan pengawasan atas perda PDRD yang telah ditetapkan.

Ketentuan ini masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah yang dipublikasikan pada laman uu-ciptakerja.go.id.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) RPP tersebut, pemantauan dan evaluasi PDRD dilakukan oleh kedua menteri berdasarkan laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan realisasi PDRD, dan informasi lainnya.

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

"Pemantauan dan evaluasi ... dilakukan dengan menguji kesesuaian pengaturan dan/atau pelaksanaan perda PDRD serta peraturan pelaksanaannya dengan kepentingan umum, perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional," bunyi Pasal 17 ayat (2), dikutip pada Senin (16/11/2020).

Bila hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran ataupun ketidaksesuaian pada perda PDRD, menteri keuangan akan merekomendasikan perubahan perda PDRD serta peraturan turunannya kepada menteri dalam negeri.

Setelah rekomendasi dari menteri keuangan diterima, menteri dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala daerah paling lama dalam waktu 5 hari kerja sejak diterbitkannya rekomendasi.

Baca Juga: Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Surat pemberitahuan dari menteri dalam negeri nantinya akan memuat mengenai pelanggaran ataupun ketidaksesuaian perda PDRD dengan ketentuan turunannya, rekomendasi perubahan perda PDRD ataupun ketentuan turunannya, dan rekomendasi penghentian pemungutan PDRD.

Berdasarkan surat tersebut, kepala daerah wajib melakukan perubahan perda PDRD ataupun ketentuan turunannya serta menghentikan pemungutan PDRD paling lama dalam waktu 15 hari sejak surat pemberitahuan diterima.

Bila kepala daerah tidak menetapkan perubahan perda PDRD ataupun tidak menghentikan pemungutan PDRD, menteri dalam negeri akan menyampaikan rekomendasi sanksi kepada menteri keuangan.

Baca Juga: Masih Sampai Akhir November! WP Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB-P2

Pemerintah daerah (pemda) yang tidak mematuhi rekomendasi dari menteri keuangan bisa dikenai sanksi berupa penundaan hingga pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% dari jumlah DAU dan DBH PPh yang diberikan setiap periode. (kaw)

Topik : UU Cipta Kerja, pajak daerah, retribusi daerah, UU PDRD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN TABANAN

Kejar Tunggakan PBB Rp70 Miliar, Pemkab Bentuk Satgas Penagihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KOTA BANJARMASIN

Jelang Jatuh Tempo, Loket Pembayaran PBB Tetap Buka pada Akhir Pekan

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Ajukan Pemblokiran STNK Secara Online di DKI Jakarta

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak