Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Saat Pandemi Covid-19 Berakhir, Paradigma Relaksasi Pajak Perlu Diubah

A+
A-
4
A+
A-
4
Saat Pandemi Covid-19 Berakhir, Paradigma Relaksasi Pajak Perlu Diubah

Managing Partner DDTC Darussalam memberikan paparan dalam webinar Padjadjaran Accounting Business Series (PABS) bertajuk ‘Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perpajakan’ pada hari ini, Senin (18/5/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Upaya peningkatan daya saing dan penguatan ekonomi perlu diambil dengan menciptakan kepastian dalam sistem pajak. Hal ini perlu menjadi fokus pemerintah dalam jangka menengah setelah adanya pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Managing Partner DDTC Darussalam dalam webinar Padjadjaran Accounting Business Series (PABS) bertajuk ‘Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perpajakan’ pada hari ini, Senin (18/5/2020).

“Sudah saatnya nanti setelah pandemi Covid-19 ini berakhir, relaksasi ini sebaiknya pelan-pelan mulai dikurangi Selama ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, relaksasi menjadi garda terdepan. Ke depan, paradigma harus diubah. Kepastian dalam sistem pajak yang lebih penting,” katanya.

Baca Juga: Aturan Baru! Penghasilan Lembaga Haji Ini Resmi Bebas Pajak

Menurut OECD dan IMF, kepastian dapat terwujud selama terpenuhinya empat hal. Pertama, terdapat kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan. Kedua, administrasi pajak yang berkepastian. Ketiga, upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak yang efisien dan efektif. Keempat, keselarasan dengan konsensus internasional.

Sebagai informasi, OECD dan IMF sejak 2017-2019 telah menerbitkan laporan Tax Certainty yang salah satunya menggarisbawahi bahwa daya tarik investasi juga bisa diwujudkan melalui kepastian bagi wajib pajak.

Darussalam mengatakan perubahan paradigma perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi berbagai tax expenditure. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat efektivitas, kesesuaiannya dengan lanskap ekonomi ke depan, serta untuk ‘mengerem’ laju pertumbuhannya.

Baca Juga: Indeks Manufaktur Menurun, Menperin: Industri Masih Ekspansif

Selain perubahan paradigma relaksasi ini, Darussalam juga menawarkan tiga agenda pajak jangka menengah lainnya. Pertama, agenda reformasi dengan fokus pada undang-undang di bidang pajak, tidak lagi omnibus law. Kedua, penguatan administrasi pajak. Ketiga, perluasan basis pajak.

Secara umum, strategi jangka menengah yang paling tepat adalah mengurangi tax gap sekaligus memperluas basis pajak tanpa mendistorsi perekonomian terlalu besar. Simak artikel ‘Ada Pandemi Covid-19, Ini Tawaran Kebijakan Pajak Jangka Menengah’.

Terkait perluasan basis pajak, Darussalam juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan PMK 48/2020. Menurutnya, di saat ada pandemi seperti ini, ada beberapa industri, salah satunya terkait dengan transaksi digital, yang justru mencatatkan kinerja bisnis yang baik.

Baca Juga: Genjot Bisnis Startup, Pemerintah Tawarkan Diskon Pajak

“Selama ini belum bisa dipajaki karena masalah administrasi, bukan masalah hukum. PMK 48/2020 ini memberikan ketentuan administrasinya. Ini penting,” imbuhnya. Simak pula artikel ‘Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Pengenaan PPN Produk Digital Luar Negeri’.

Darussalam juga berharap PMK 210/2018 terkait perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce yang telah dicabut dapat diberlakukan kembali. Hal ini penting dalam konteks untuk pengumpulan data.

Menurutnya, relaksasi yang telah diberikan oleh DJP selama pandemi Covid-19 harus dipertukarkan dengan informasi dan data dari wajib pajak. Kebijakan ini penting untuk mengatasi risiko jangka menengah. Bagaimanapun, tax expenditure berpengaruh pada kinerja penerimaan.

Baca Juga: Terlambat Lapor Realisasi PPh Pasal 21 DTP, Ini Konsekuensinya

Sebagai informasi, webinar ini diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) bekerja sama dengan Center for Accounting Studies (CAS) FEB Unpad dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jawa Barat.

Selain Darussalam, ada beberapa pembicara lain seperti Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto, Partner Deloitte Yan Hardyana, dan dosen Departmen Akuntansi FEB Unpad Sony Devano, dan Kepala Departemen Akuntansi FEB Unpad Memed Sueb. Dosen Departemen Akuntansi FEB Unpad Dede Abdul H. hadir sebagai moderator. (kaw)

Baca Juga: PPN DTP Hanya untuk Rumah yang Diserahkan pada Maret-Agustus 2021
Topik : kebijakan pajak, virus Corona, relaksasi pajak, insentif pajak, kepastian pajak, administrasi pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:46 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:34 WIB
KAMBOJA
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:30 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:16 WIB
KONSULTAN PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:15 WIB
KONSULTASI
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:15 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 12:30 WIB
KOTA BONTANG
Selasa, 02 Maret 2021 | 12:01 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:30 WIB
IRLANDIA
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:10 WIB
BUTET KARTAREDJASA: