Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ada Pandemi Covid-19, Ini Tawaran Kebijakan Pajak Jangka Menengah

A+
A-
6
A+
A-
6
Ada Pandemi Covid-19, Ini Tawaran Kebijakan Pajak Jangka Menengah

Managing Partner DDTC Darussalam memberikan paparan dalam Seminar Nasional Online ‘Kebijakan Pajak Masa Covid-19 dan Implikasinya ke Depan’, Jumat (15/5/2020). (tangkapan layar zoom meeting)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah perlu berhati-hati dalam meracik kebijakan pajak jangka menengah pascapandemi Covid-19. Upaya optimalisasi penerimaan diproyeksi masih akan dihadapkan pada pemulihan ekonomi.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan pascapandemi Covid-19, pemungutan pajak yang lebih optimal akan menjadi andalan untuk mengurangi defisit anggaran. Namun, perekonomian yang diproyeksi belum sepenuhnya pulih tetap perlu diperhatikan.

“Oleh karena itu, strategi jangka menengah yang paling tepat adalah mengurangi tax gap sekaligus memperluas basis pajak tanpa mendistorsi perekonomian terlalu besar,” ujarnya dalam Seminar Nasional Online ‘Kebijakan Pajak Masa Covid-19 dan Implikasinya ke Depan’, Jumat (15/5/2020).

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Kedua strategi besar itu dapat dilakukan melalui empat agenda. Pertama, merevisi UU di bidang perpajakan. Revisi UU PPh, PPN, dan KUP tidak hanya akan memberikan landasan hukum yang berkepastian, tetapi bisa menjadi penanda era baru sistem pajak Indonesia.

Kedua, memperkuat administrasi pajak. Darussalam mengatakan kondisi yang saat ini terjadi telah memberikan pelajaran berharga terkait pentingnya teknologi informasi (TI). Oleh karena itu, penggunaan TI seharusnya menjadi andalan dalam jangka menengah.

Ketiga, mengubah paradigma relaksasi. Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) ini mengatakan relaksasi sering menjadi andalan untuk mendorong daya saing dan ekonomi.

Baca Juga: Begini Profil Pajak Kabupaten dengan UMK Tertinggi se-Indonesia

“Setelah pandemi ini seharusnya relaksasi kita turunkan. Untuk mendorong daya saing dan ekonomi tersebut sebaiknya lebih difokuskan pada agenda penciptaan kepastian dalam sistem pajak,” imbuhnya.

Keempat, memperluas basis pajak. Darussalam mengatakan perluasan ini dapat dilakukan melalui penambahan jumlah wajib pajak, objek pajak, serta ketentuan untuk mencegah penggerusan basis pajak. Salah satu yang sering didiskusikan adalah pengenaan pajak kekayaan.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga memaparkan langkah Indonesia dalam merespons pandemi Covid-19 dengan instrumen pajak sejauh ini sudah tepat. Langkah Indonesia sejalan dengan lebih dari 130 negara lain yang juga menawarkan berbagai instrumen pajak untuk memitigasi dampak Covid-19.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Namun demikian, tidak dapat dihindari, relaksasi tersebut akan memberikan efek berupa pelebaran belanja perpajakan (tax expenditure). Kondisi itu akan membuat pertumbuhan penerimaan pajak negatif karena pada saat yang sama tengah terjadi perlambatan ekonomi.

Oleh karena itu, selain racikan kebijakan jangka menengah, Darussalam juga berpendapat agenda jangka pendek juga krusial. Dia menawarkan sejumlah agenda yang perlu diambil. Pertama, membangun narasi besar kepada publik terkait ‘kehadiran’ pajak.

Kedua, memberikan relaksasi kebijakan disertai relaksasi administrasi. Ketiga, menggencarkan literasi pajak untuk optimalisasi kepatuhan. Keempat, menyusun peta jalan reformasi ke depan. Kelima, mengumpulkan dan membangun database informasi sebagai alat penguji kepatuhan. Keenam, pengamanan penerimaan di tahun berjalan.

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

“Terkait pengamanan penerimaan di tahun berjalan ini, saya menilai pengenaan PPN untuk transaksi PMSE perlu untuk segera dilakukan,” katanya.

Sebagai informasi, Seminar Nasional Online ini digelar oleh Program Pascasarjana Institut Stiami dengan menggandeng DDTC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti), dan Center for Public Policy Studies (CPPS).

Selain Darussalam, ada beberapa narasumber lain seperti mantan Dirjen Pajak sekaligus dosen Pascasarjana Institut Stiami Machfud Sidik, Ketua BPP Hipmi Bidang Keuangan dan Perbankan Ajib Hamdani, serta Ketua IKPI Departemen Litbang dan FGD Alwi A. Tjandra. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Daerah Seret, Target PAD Tahun Ini Dipangkas 38%
Topik : kebijakan pajak, virus Corona, insentif pajak, kepastian pajak, administrasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:26 WIB
THAILAND
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 12:08 WIB
PENANGANAN COVID-19
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK