Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

A+
A-
0
A+
A-
0
RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Fraksi Partai Gerindra Komisi XI DPR RI mengusulkan agar ketentuan pagu minimal dana alokasi umum (DAU) sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto tidak dihapus melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu mengatakan pagu DAU minimal sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto seharusnya tidak dihilangkan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi pemerintah daerah (pemda).

"Fraksi Partai Gerindra berpadangan untuk tetap memasukkan pagu nasional DAU sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang tertuang pada APBN," ujar Irawan, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Hindari Denda 2% Per Bulan! Jatuh Tempo PBB DKI Tinggal Sepekan Lagi

Untuk diketahui, batas minimal pagu DAU sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto adalah batasan yang saat ini berlaku dan tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Fraksi Partai Gerindra berpandangan adanya batas minimal DAU sebesar 26% masih tetap diperlukan mengingat pemerintah pusat sendiri pada RUU HKPD juga mengusulkan batasan-batasan tertentu pada belanja daerah.

"Desain baru transfer ke daerah ini harus dirasakan oleh daerah sebagai sistem yang berkeadilan, yang memandang daerah sebagai keluarga besar bangsa dan negara yang satu dan saling menjaga," ujar Irawan.

Baca Juga: Pemda Mulai Kebut Digitalisasi Pajak Daerah, Implementasi Dimulai 2022

Sebagaimana yang dipaparkan Kementerian Keuangan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, pemerintah pusat mengusulkan adanya batasan maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari belanja APBD dan batasan minimal belanja infrastruktur sebesar 40% dari belanja APBD.

Tak hanya mengusulkan untuk tidak menghapus ketentuan pagu minimal DAU, Fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan ketentuan baru mengenai transfer ke daerah untuk dimasukkan ke dalam RUU HKPD.

Fraksi Partai Gerindra mengusulkan pengaturan mengenai pagu minimal transfer ke daerah sebesar 30% dari total belanja negara untuk diatur di dalam RUU HKPD. (sap)

Baca Juga: Diimbau Segera Bayar Pajak, WP Masih Bisa Manfaatkan Pemutihan Denda

Topik : RUU HKPD, opsen, DAU, DBH, pajak daerah, keuangan daerah, PAD, dana transfer

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Cegah Pungli, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal Nontunai

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN KLATEN

Jangan Telat Lagi, Pemutihan Denda PBB Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Rabu, 13 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOTA BENGKULU

Cegah Kebocoran Penerimaan, 100 Tapping Box Telah Dipasang

Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan