APARATUR SIPIL NEGARA

Rombak Pejabat Eselon II, Sri Mulyani Ingatkan Soal Kepercayaan Publik

Dian Kurniati | Jumat, 17 Maret 2023 | 18:04 WIB
Rombak Pejabat Eselon II, Sri Mulyani Ingatkan Soal Kepercayaan Publik

Suasana pelantikan para pejabat Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sri Mulyani mengatakan semua pejabat Kemenkeu memiliki tugas untuk menjalankan semua sumpah jabatannya dengan tetap menjaga etika publik. Dia juga mengingatkan untuk tetap menjaga integritas karena berkaitan dengan kepercayaan publik.

"Ini adalah suatu pekerjaan yang terus menerus, berkesinambungan, tidak pernah putus. Karena, kepercayaan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun," katanya, Jumat (17/3/2023).

Baca Juga:
Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Sri Mulyani menuturkan para pejabat Kemenkeu harus menjadi pimpinan unit organisasi yang efektif. Dalam hal ini, sambungnya, pejabat bertugas meneliti dan menjaga anak buahnya.

Dia mengibaratkan pejabat sebagai the first line of defense yang tidak boleh segan membuat langkah korektif sejak awal sehingga tidak menimbulkan risiko bagi institusi. Dia meminta semua risiko dapat diminimalkan sehingga reputasi dan kepercayaan publik bisa dibangun kembali.

Setelahnya, Sri Mulyani menyinggung kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, pejabat Kemenkeu wajib menjaga instrumen keuangan negara tetap dapat diandalkan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan.

Baca Juga:
DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Meski pandemi telah terlewati, ia mengingatkan pejabat Kemenkeu untuk tidak terlena dan jumawa. Untuk itu, berbagai risiko internal dan eksternal harus dimitigasi secara tepat agar tidak berdampak buruk bagi organisasi.

"Saya minta komitmennya untuk menjaga dan membangun reputasi Kemenkeu. Menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, instansi Kemenkeu, dan juga seluruh stakeholders kita," ujarnya.

Sementara itu, para pejabat yang baru dilantik dalam sumpahnya juga berjanji akan menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi etika dan penuh tanggung jawab.

Baca Juga:
DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

"Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," bunyi sumpah mereka.

Berikut ini daftar pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu yang dilantik hari ini.
1. Parjiono sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
2. Arief Wibisono sebagai Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal

Ditjen Pajak
1. Teguh Budiharto sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II
2. Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II
3. Max Darmawan sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah
4. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM
5. Dwi Astuti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
6. Darmawan sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II
7. Etty Rachmiyanthi sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
8. Sigit Danang Joyo sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I
9. Heru Narwanta sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
10. Arief Mahmudin Zuhri sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
11. Nurbaeti Munawaroh sebagai Kepala Kanwil DJP Bali

Baca Juga:
DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Ditjen Perbendaharaan
1. Tunas Agung Jiwa Brata sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
2. Tjahjo Purnomo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
3. Teddy Suhartadi Permadi sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
4. Sakop sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara

Ditjen Kekayaan Negara
1. Nofiansyah sebagai Kepala Kanwil DJKN Aceh
2. Wibawa Pram Sihombing sebagai Kepala DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

Unit Organisasi Non-Eselon
1. Mas Soeharto sebagai Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah
2. Imaduddin sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, Pusat Investasi Pemerintah
3. Langgeng Suwito sebagai Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Komite Pengawas Perpajakan Masa Jabatan 2023-2026
1. Amien Sunaryadi sebagai ketua merangkap anggota
2. Zainal Arifin Mochtar sebagai wakil ketua merangkap anggota
3. Estu Budiarto sebagai anggota
4. Setiawan Basuki sebagai anggota
5. Hendra Prasmono sebagai anggota
6. Sekretaris Jenderal sebagai anggota
7. Inspektur Jenderal sebagai anggota.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 15:12 WIB PAJAK PENGHASILAN

Lebih Potong Pajak karena TER, SPT Tahunan Pegawai Bakal Tetap Nihil

Rabu, 24 April 2024 | 14:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setelah THR, Pegawai Terima Bonus Siap-Siap Kena Pajak Lebih Tinggi