Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Revisi Perda Pajak Parkir DKI Lanjut ke Rapat Paripurna, Tarif Naik

A+
A-
3
A+
A-
3
Revisi Perda Pajak Parkir DKI Lanjut ke Rapat Paripurna, Tarif Naik

Ilustrasi. Pengemudi melintas di area parkir yang diberi pembatas jaga jarak di Rest Area Palm Square Km 13,5 Tol Jakarta-Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2020). Penerapan "physical distancing" di area parkir mobil tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan perubahan pada Peraturan Daerah (Perda) No.16/2020 tentang Pajak Parkir yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bapemperda DPRD DKI Jakarta, terdapat tujuh poin perubahan pasal yang disepakati oleh kedua pihak untuk direvisi. Selanjutnya, persetujuan akan di bawa ke rapat paripurna.

"Dengan selesainya pembahasan Raperda Perubahan Pajak Parkir ini, Bapemperda akan melaporkan ke pimpinan dewan untuk kemudian diagendakan di paripurna untuk bisa menjadi Perda," kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan, dikutip pada Kamis (18/6/2020).

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

Salah satu poin krusial dari revisi Perda ini adalah kenaikan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30%. Dasar pengenaan pajak (DPP) dari pajak parkir adalah jumlah pembayaran parkir atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir atau bentuk lainnya yang diberikan kepada subjek pajak parkir.

Pada Pasal 1 disepakati untuk menghapus Pasal 1 ayat 11 yang menjelaskan definisi mengenai pembayaran parkir. Penghapusan dilakukan karena mereka menilai pasal tersebut tidak berkaitan dengan pajak parkir.

Kemudian, ditambahkan pula konsep baru pada Pasal 1 ayat 10a yang mendefinisikan tempat parkir khusus dan ayat 10b yang mendefinisikan sistem daring (online). Pada Pasal 3 ayat 2, objek pajak yang tidak termasuk objek pajak parkir ditambah dari lima objek pajak menjadi enam objek pajak.

Baca Juga: Ingat, Diskon BBNKB dan BPHTB untuk Warga DKI Berlaku Hingga Desember

Pada Pasal 5, ditambahkan ayat baru yakni Pasal 5 ayat 2, yang mewajibkan wajib pajak untuk melaksanakan sistem daring (online) atas transaksi usahanya. Ditambahkan pula Pasal 5 ayat 3, yang mewajibkan pelaksanaan sistem daring (online) paling lambat 6 bulan setelah Perda diundangkan.

Mereka juga menambahkan ketentuan baru berupa Pasal 5A, yang menjelaskan mengenai sanksi bagi wajib pajak parkir apabila enggan melaksanakan sistem daring (online) atas transaksi usahanya. Sanksi yang diberikan adalah peringatan tertulis sebanyak dua kali, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin dan/atau pembatalan izin.

Dengan adanya revisi ini, Pantas mengatakan pihaknya berharap agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta segera mengoptimalkan infrastruktur perpajakan sehingga penerimaan pajak dari parkir ini bisa semakin optimal.

Baca Juga: Terakhir Hari Ini! Diskon Pajak serta Penghapusan Sanksi PBB dan PKB

Kepala Bidang Peraturan Bapenda DKI Jakarta Indra Satria mengaku akan terus mengejar persiapan infrastruktur penghitungan DPP pajak parkir agar kebocoran penerimaan bisa dicegah. Pasalnya, dengan sistem dari secara realtime, infrastruktur tidak bisa dihentikan.

“Jadi, terus-menerus [menyala], tidak bisa dimatikan begitu saja. Walaupun mungkin ada beberapa alat yang rusak, itu bisa dilaporkan. Namun, untuk itu, telah dimasukan pasal mengenai penggunaan persyaratan yang diharuskan penggunaan alat dari daring," kata Indra. (kaw)

Baca Juga: Tinggal Besok! Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Warga DKI Jakarta
Topik : parkir, pajak parkir, DKI Jakarta

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 Juni 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Sebelum Naikkan Pajak Parkir, Gubernur Anis Perlu Pertimbangkan Ini

Sabtu, 26 Juni 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tak Ada SOP, Penagihan Tunggakan PBB Tidak Efektif

Jum'at, 25 Juni 2021 | 22:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Ternyata Ini yang Bikin Setoran BPHTB di DKI Tak Capai Target

Jum'at, 25 Juni 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Cegah Wajib Pajak Curang, KPK Minta Pembenahan

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak