Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Relaksasi Pajak di Tengah Tingginya Kebutuhan Penerimaan Negara

A+
A-
1
A+
A-
1
Relaksasi Pajak di Tengah Tingginya Kebutuhan Penerimaan Negara

KETIKA kebijakan fiskal diandalkan dalam menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mau tidak mau harus memilih prioritas yang sering kali saling mengorbankan satu sama lain.

Ya, relaksasi pajak jelas dibutuhkan agar perekonomian menjadi lebih kompetitif dan investasi masuk. Di sisi lain, penerimaan pajak juga perlu dioptimalkan untuk membiayai belanja pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat. Lantas, mana yang lebih penting?

John Toye, profesor di University of London menegaskan keduanya harus sama-sama dioptimalkan. Ketimbang melihat relaksasi pajak dan optimalisasi penerimaan pajak sebagai dua hal bertentangan, ahli pembangunan ini menyarankan agar pemerintah jeli dalam memilih timing serta aspek pajak mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu diberi insentif.

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Strategi tersebut diuraikan dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul ‘Fiscal Crisis and Fiscal Reform in Developing Countries’ terbitan Cambridge Journal of Economics. Perspektif yang digunakan adalah pajak perlu diletakkan dalam kerangka fiskal yang lebih luas, seperti sumber penerimaan lainnya, belanja modal pemerintah, subsidi, dan lain-lainnya.

Kuncinya adalah mengurangi beban fiskal pada masyarakat paling terdampak dan mengarahkan kontribusi fiskal dari golongan masyarakat atau perusahaan yang relatif masih dapat bertahan. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen kolektif masyarakat dalam menghadapi masa ekonomi yang berat bersama-sama.

Hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan ucapan Toye dalam jurnalnya sebagai berikut: “… the poor have to pay the profligacy (pemborosan) of the rich”. Menurutnya, ketika terjadi masa ekonomi yang berat, ekuilibrium distribusi belanja pemerintah yang dinikmati oleh seluruh masyarakat berubah. Sebab, pada masa sulit, belanja pemerintah yang dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi merupakan suatu kesia-siaan.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Namun, terdapat langkah kebijakan selanjutnya, yaitu mengurangi beban pajak tertentu untuk mengundang investasi yang sama pentingnya dengan belanja pemerintah. Dengan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membangun ekonomi melalui belanja langsung, lebih baik insentif pajak yang selektif diberikan untuk menstimulus investasi riil sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan penciptaan tenaga kerja.

Terakhir, untuk meningkatkan penerimaan pajak, Toye menyarankan adanya perluasan basis pajak penghasilan orang pribadi yang dinilainya masih sangat kurang di negara-negara berkembang. Proporsi penerimaan pajak orang pribadi terhadap produk domestic bruto (PDB) di negara berkembang jauh lebih kecil ketimbang di negara maju.

Meski tidak disebutkan secara spesifik, objek pajak penghasilan seharusnya diperluas seperti di negara-negara maju. Dia menilai hal tersebut tidak akan menurunkan insentif seseorang untuk lebih produktif.

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Selanjutnya, modernisasi sistem pajak penghasilan nilai (PPN) juga menjadi hal yang vital. Selain berpotensi menyumbang penerimaan yang tinggi, PPN juga dinilai tidak mendistorsi pilihan seseorang untuk melakukan konsumsi. Apalagi, menurutnya, korupsi pajak di PPN lebih mudah dimonitor dan dicegah ketimbang jenis pajak lainnya.

Pemikiran John Toye dalam jurnal tersebut sangat menarik untuk disimak. Meskipun tidak masuk ke dalam saran praktis kebijakan pajak, dia memberikan perspektif pajak dalam kerangka fiskal yang lebih luas. Perspektifnya akan tetap relevan untuk dijadikan acuan studi kebijakan dalam menjaga ketahanan fiskal yang seimbang tetapi tetap kompetitif. *

Baca Juga: Setoran Pajak Daerah Seret, Target PAD Tahun Ini Dipangkas 38%
Topik : buku, jurnal, insentif pajak, penerimaan pajak, kebijakan pajak, krisis
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 11:50 WIB
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN