Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Ilustrasi. Seorang tukang cukur mewarnai angka 2022 setelah memotong rambut seorang pria untuk menyambut tahun baru yang akan datang, di sebuah tempat pangkas rambut di Ahmedabad, India, Jumat (31/12/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Amit Dave/aww/sa.

NEW DELHI, DDTCNews – Asosiasi bank di India resmi mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menurunkan tenor flat deposito (FD) atau deposito tetap menjadi 3 tahun dalam skema pemberian pembebasan pajak.

Indian Banks Association (IBA) menyebut keringanan pajak saat ini hanya diberikan kepada investor yang berinvestasi di FD dengan tenor selama 5 tahun. Menurutnya, skema insentif atas FD tersebut kurang menarik jika dibandingkan dengan produk keuangan lainnya.

“Keringanan pajak atas FD saat ini kurang menarik. Apabila periode penguncian dikurangi, produk FD bisa lebih menarik dan dapat memberikan lebih banyak dana ke bank," sebut IBA dikutip dari business-standard.com, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Di bawah Undang-Undang Pajak Penghasilan 1961 Bagian 80C, investor mendapat keringanan pajak apabila berinvestasi di FD dalam jangka waktu 5 tahun. IBA menyarankan tenor investasi FD diubah cukup menjadi 3 tahun saja.

IBA memprediksi pengurangan periode tersebut menjadi 3 tahun akan membuat produk FD menjadi lebih menarik bagi masyarakat. Dengan daya tarik yang meningkat, dana yang terkumpul oleh bank dari masyarakat menjadi lebih banyak.

Di samping itu, IBA juga mengharapkan insentif berupa pengurangan pajak atau depresiasi tambahan untuk pengeluaran yang dilakukan pada kegiatan inklusi keuangan dan promosi perbankan digital.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

"Beberapa insentif khusus berupa pengurangan pajak khusus atau tambahan depresiasi (misal 125%) ke atas pengeluaran modal aktual yang dilakukan pada kegiatan tersebut diharapkan dapat disediakan," jelas IBA.

Selain itu, IBA juga meminta proses banding terkait dengan sengketa pajak dilakukan secara cepat. Menurutnya, perlu ada lembaga sengketa khusus yang dibentuk untuk penyelesaian proses banding antara bank dengan instansi pemerintah. (vallen/rig)

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas
Topik : india, pajak, pajak internasional, deposito, relaksasi pajak, keringanan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus